Soal Omnibus Law Cipta Kerja, Ganjar Pranowo: yang Bagus Kita Dukung, yang Tidak Dikeluarkan

TRIBUNNEWS.COM -  Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menyebut setuju dengan penerapan Undang-undang (UU) Cipta Kerja.

Di mana seperti diketahui Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Omnibus Law Ciptaker) resmi disahkan menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna, pada Senin (5/10/2020).

Pengesahan tersebut pun disambut baik oleh kalangan pengusaha, namun sebaliknya diwarnai penolakan oleh kaum buruh hingga elemen masyarakat lainnya, bahkan mahasiswa.

Ganjar Pranowo menyebut UU Cipta Kerja sebetulnya sangat baik untuk masyarakat, hal tersebut disampaikannya dalam tayangan YouTube miliknya.

Saat itu dirinya tengah diwawancarai oleh jurnalis senior Andy F Noya.

"Kalau kemudian tidak setuju, apa yang kemudian tidak saya setujui?" ujar Ganjar saat ditanya Andy F Noya perihal UU Cipta Kerja.

Ganjar menyebut soal perizinan usaha yang nantinya sesuai UU Cipta Kerja, akan dipermudah.

Tidak hanya itu Ganjar juga mengatakan UU Cipta Kerja juga berpotensi mengkerdilkan praktek ilegal pungutan liar (pungli).

"Setuju nggak, setuju banget, masa kayak gitu nggak setuju," ujar Ganjar lagi.

Ganjar pun menyebut soal poin-poin yang tak disetujui oleh masyarakat terkait UU Cipta Kerja tersebut.

Antara lain soal hak cuti, hingga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Hal tersebut lantaran sempat beredar bahwa PHK boleh sepihak nantinya, Ganjar pun tak membenarkan hal tersebut.

Baca: Sikap 4 Gubernur Temui Pendemo Tolak UU Cipta Kerja, Dialog Tertutup hingga Nyanyian Bagimu Negeri

Baca: Begini Beda Gaya Anies, Ridwan Kamil, Ganjar Pranowo dan Risma Sikapi Demonstrasi UU Cipta Kerja

"Saya setuju dengan UU Cipta Kerja, ini bagus banget, karena ada reformasi, kalau kluster tenaga kerjanya tidak setujui, mari kita susun yang tidak disetujui yang mana," lanjutnya.

Andi F noya pun bertanya kepada Ganjar kembali, terkait demo masif penolakan UU Cipta Kerja.

Ganjar pun mengatakan menurutnya ada proses yang tidak transparan.