ICW Desak Pemerintah dan DPR Revisi UU Tindak Pidana Korupsi

Tayang: Minggu, 11 Oktober 2020 19:58 WIB

Baca tanpa iklan

Penulis: Ilham Rian Pratama

Editor: Adi Suhendi

Baca Selanjutnya: Terdakwa Kasus Sertifikasi K3 Irvian Bobby, Tolak Jawab Pertanyaan Soal Punya 3 NIK KTP

✖

ICW Desak Pemerintah dan DPR Revisi UU Tindak Pidana Korupsi

Tribunnews.com/ Fransiskus Adhiyuda

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana saat ditemui di Kampus UI, Depok, Jawa Barat, Senin (9/12/2019).

Berdasarkan pemantauan yang dilakukan ICW sepanjang semester I 2020, rata-rata hukuman yang dijatuhkan pengadilan mulai dari pengadilan tingkat pertama hingga Mahkamah Agung terhadap terdakwa perkara korupsi hanya 3 tahun pidana penjara.

Demikian pula hukuman denda yang rata-rata hanya Rp122 juta.

Sementara uang pengganti yang dijatuhkan pengadilan terhadap terpidana korupsi masih jauh dibanding dengan kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi.

Dari total kerugian negara sebesar Rp39,2 triliun yang ditimbulkan akibat perkara korupsi yang disidangkan, hanya Rp2,3 triliun uang pengganti yang dijatuhkan pengadilan.