Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Kasus Penembakan Intan Jaya berhasil meyakinkan keluarga pendeta Yeremia Zanambani untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian dan mengizinkan untuk melakukan proses autopsi terhadap jenazah Yeremia.

Selain itu, TGPF terus menggali dan mendalami keterangan dari berbagai pihak termasuk keluarga Yeremia untuk memperkuat data dan informasi.

Meskipun sebelumnya TGPF sempat mengalami gangguan dan penembakan setelah mendatangi tiga tempat kejadian perkara (TKP) pada Jumat (9/10/2020).

Namun, hal itu tidak menyurutkan niat mereka untuk melakukan pemeriksaan.

Baca: Rombongan TGPF Ditembaki, Anggota Komisi I DPR Desak TPN-OPM Hentikan Kekerasan di Intan Jaya Papua

"Ini kami lakukan sampai malam, jadi target akan terus kami kejar hingga tercapai," kata Ketua TGPF Benny Mamoto dalam keterangan Tim Humas Kemenko Polhukam pada Minggu (11/10/2020).

Hingga saat Ini TGPF telah mendatangi lokasi lokasi penembakan, pemakaman, gereja, keluarga korban, serta sejumlah saksi lain di lapangan.

"Seluruh informasi yang kami peroleh akan kami analisa, akan kami evaluasi, kemudian akan kami laporkan kepada bapak Menko Polhukam selaku penanggungjawab," kata Benny.

Baca: Pembentukan TGPF Dinilai Tidak Menyelesaikan Akar Masalah Kekerasan di Papua

Selain itu, Benny juga mengapresiasi TNI-Polri yang bertugas di daerah Intan Jaya yang telah membantu menjaga keamanan tim.

"Memang berat sekali kondisi medan, kemudian keterbatasan transportasi, komunikasi, itu semua jadi kendala," kata Benny.

Diberitakan sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan pemerintah kesulitan untuk memeriksa jenazah Pendeta Yeremia Zanambani yang ditemukan tewas di Kabupaten Intan Jaya beberapa waktu lalu.

Mahfud mengatakan selama ini pemerintah selalu dihalangi oleh pihak keluarga untuk memeriksa Pendeta Yeremia.

Namun demikian, kata Mahfud, KKSB dengan mudah mendekati jenazah untuk mengambil foto dan menyebaekan foto-foto jenazah di tempat kejadian perkara serta menyebarkannya.

"Kata mereka itu TNI yang melakukan, kata TNI bukan, dan sebagainya. Sementara faktanya sampai kemarin ke sekarang kita tidak pernah punya akses untuk memeriksa jenazah. Keluarganya tidak boleh. Sementara KKB itu menyiarkan foto jenazah tentang terbunuhnya orang ini, lalu dikatakan TNI yang melakukan. Itu kan tidak benar," kata Mahfud dalam konferensi pers secara virtual pada Kamis (1/10/2020).