Tribun

Operasi Yustisi di Indonesia, Jaring 5,7 Juta Pelanggar dan Sanksi Denda Capai Rp 3,27 M

Sebanyak 5,7 juta pelanggar protokol kesehatan sepanjang pelaksanaan Operasi Yustisi Penerapan Protokol Kesehatan di seluruh Indonesia.

Penulis: Endra Kurniawan
Editor: Daryono
Operasi Yustisi di Indonesia, Jaring 5,7 Juta Pelanggar dan Sanksi Denda Capai Rp 3,27 M
WARTA KOTA/WARTA KOTA/NUR ICHSAN
OPERASI YUSTISI PENCEGAHAN COVID-19 - Petugas gabungan TNI, Polri, Dishub dan Satpol PP, melakukan operasi yustisi pencegahan Covid-19 di Jalan Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (21/9/2020). Sasaran dari operasi ini adalah angkutan umum dan angkutan barang yang melanggar aturan batas kapasitas angkutan untuk mencegah penyebaran Covid-19. WARTA KOTA/NUR ICHSAN 

TRIBUNNEWS.COM - Wakil Kepala Polri Komjen Pol. Gatot Eddy Pramono mengatakan, pihaknya menjaring 5,7 juta pelanggar protokol kesehatan sepanjang pelaksanaan Operasi Yustisi Penerapan Protokol Kesehatan di seluruh Indonesia.

Jumlah tindakan yang diberikan pada pelanggar mulai dari teguran lisan, tertulis, hingga pemberian sanksi denda.

Operasi yustisi tersebut bersinergi dengan TNI, Satpol PP, dan Kejaksaan setempat.

Gatot, yang menjabat sebagai Wakil Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), mencatat setidaknya ada empat kasus penegakkan protokol kesehatan ini yang berakhir dengan kurungan penjara, yakni di daerah Jawa Timur.

Baca juga: Besok, PA 212 Demo Tolak UU Cipta Kerja, Arteria Dahlan Ingatkan Potensi Klaster Corona

Baca juga: Update Persebaran Corona di 34 Provinsi: Penambahan Terbanyak di Jakarta, Disusul Jatim & Jabar

Mantan Kapolda Metro Jaya ini tidak menjelaskan secara rinci alasan sanksi kurungan diberikan pada pelanggar protokol kesehatan.

Gatot melanjutkan sanksi denda yang dikumpulkan terhitung tanggal 14 September sampai 11 Oktober 2020 itu mencapai Rp 3,27 miliar.

"Operasi ini dilakukan dari tingkat Polda, Polres, sampai Polsek di desa-desa. Tujuannya agar masyakat mematuhi 3M ini tercapai," ujarnya dikutip dari website resmi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019, Senin (12/10/2020).

Petugas Linmas Kecamatan Sumur Bandung dan Posek Sumur Bandung mendata warga yang kedapatan tidak memakai masker saat menggelar Operasi Yustisi Gakplin (Penegakkan Disiplin) di Jalan Banceuy, Kota Bandung, Senin (21/9/2020). Kegiatan dilaksanakan dalam rangka pendisiplinan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 3M yaitu memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak di masa pandemi Covid-19. (TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN)
Petugas Linmas Kecamatan Sumur Bandung dan Posek Sumur Bandung mendata warga yang kedapatan tidak memakai masker saat menggelar Operasi Yustisi Gakplin (Penegakkan Disiplin) di Jalan Banceuy, Kota Bandung, Senin (21/9/2020). Kegiatan dilaksanakan dalam rangka pendisiplinan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 3M yaitu memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak di masa pandemi Covid-19.  (TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN)

Gatot juga menyinggung sanksi pencopotan jabatan terhadap anggotanya yang tidak mematuhi protokol kesehatan itu disebut bagian dari penegakkan aturan.

Sanksi tegas ini semata untuk memberikan contoh kepada masyarakat sekaligus memutus mata rantai Covid-19.

"Kami ingin memberikan contoh kepada masyarakat bahwa Polri mematuhi aturan."

Halaman
12
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas