Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Muhammadiyah Tolak Ikut Aksi FPI, GNPF-Ulama & PA 212 Demo Tolak UU Cipta Kerja Hari Ini

Rencananya PA 212 dan beberapa organisasi Islam bakal menggelar aksi menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Penulis: Fahdi Fahlevi
Editor: Hasanudin Aco
zoom-in Muhammadiyah Tolak Ikut Aksi FPI, GNPF-Ulama & PA 212 Demo Tolak UU Cipta Kerja Hari Ini
Tribunnews/JEPRIMA
Ratusan massa dari sejumlah ormas Islam seperti FPI, GNPF Ulama, PA 212 yang tergabung dalam ANAK NKRI saat melakukan aksi unjuk rasa menolak RUU HIP di depan Gedung MPR/DPR, Jakarta Pusat, Kamis (16/7/2020). Mereka berunjuk rasa menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Tribunnews/Jeprima 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hari ini, Selasa (13/10/2020), organisasi mengatasnakan keagamaan, di antaranya FPI, GNPF Ulama dan PA 212 akan menggelar demo tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Kelompo ini menganggap, pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja, Senin (5/10/2020), sebagai bentuk kemudlaratan.

Meski mengatasnamakan organisasi keagamaan, PP Muhammadiyah tak ikut dalam aksi demonstrasi tersebut.

Muhammadiyah lebih mementingkan penanganan COVID-19 dan menganggap aksi demonstrasi banyak mudlaratnya daripada manfaatnya.

Kendati demikian, Muhammadiyah menghormati penyampaian aspirasi yang akan dilakukan masyarakat.

Baca juga: Mengapa Jokowi Pilih Tinjau Peternakan Bebek di Kalteng Saat Ramai Demo UU Cipta Kerja?

Berikut rencana aksi yang akan digelar oleh FPI, GNPF Ulama dan PA 212.

Aksi unjuk rasa dimotori oleh Ormas Front Pembela Islam, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, PA212 dan puluhan ormas lainnya.

Berita Rekomendasi

Dalam poster resmi yang dibagikan di akun HRS Center, aksi akan dilakukan serempak di seluruh Indonesia pada 13 Oktober mendatang.

Gabungan aliansi menamakan diri sebagai Aliansi Nasional Anti Komunis (Anak NKRI).

Sementara, di Jakarta, aksi akan dipusatkan di Istana Negara mulai pukul 13.00 WIB.

Sebelumnya, FPI, GNPF Ulama, PA 212 dan HRS Center menggelar jumpa pers bersama tentang penolakan terhadap UU Cipta Kerja.

"Mengamati perkembangan politik, hukum, yang semakin menjauh dari cita-cita nasional sebagaimana yang tercantum dalam mukadimah UUD 1945," ujar Slamet Maarif mewakili aliansi, dalam video yang dilihat Wartakotalive.com, Minggu (11/10/2020).

"Kebijakan penyelengaraan negara telah mendegradasi prinsip kedaulatan rakyat dan paham negara kesejahteraan dengan mengutamakan kepentingan oligarki kapitalis," imbuhnya

"Rezim lebih mengutamakan kepentingan geo-politik RRC dengan tetap mendatangkan tenaga asing yang berpaham komunis, tetap menggelar pilkada di tengah ancaman Covid-19 demi politik dinasti.

Halaman
123
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas