Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menegaskan pemerintah tidak pernah menuduh Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai dalang kericuhan demonstrasi menolak Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

Hal itu disampaikan Mahfud MD saat menjawab pertanyaan politikus Partai Demoktrat Andi Arief di laman twitternya @Mohmahfudmd, Rabu (14/10/2020).

"Klarifikasi macam apa yangg diminta Mas @AndiArief__ ? Tak seorang pun di antara kami pernah bilang Pak SBY atau AHY sebagai dalang atau membiayai unras," twit Mahfud MD.

Baca juga: Fakta Pelajar SMP Ikut Demo UU Cipta Kerja : Bawa Batu, Pasta Gigi, Pentungan, Pinjam Almamater Ibu

Lebih lanjut, Mahfud MD meminta agar Andi Arief memberikan penjelasan kapan pemerintah menyatakan Partai Demokrat sebagai dalang demo khususnya SBY.

"Sebaliknya, tolong diklarifikasi kapan kami bilang begitu. Kalau ada nanti kami selesaikan. Itu kan hanya di medsos-medsos yang tak jelas," jelas Mahfud.

Sebelumnya, Andi Arief menyampaikan cuitannya yang berisi meminta penjelasan soal pihak yang dituduh menunggangi demonstrasi Omnibus Law kepada Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, Menko Kemaritiman, Luhut Pandjaitan, Menko Polhukam, Mahfud MD, dan BIN.

Baca juga: Kronologi Pecahnya Kerusuhan Seusai Demo PA 212 Tolak UU Cipta Kerja, Berawal dari Lemparan Batu

Menurut Andi, hal itu perlu dilakukan agar negara tidak dianggap menyebarkan hoaks kepada masyarakat.

"Kalau sampai tidak ada klarifikasi dari Pak @mohmahfudmd, Pak Airlangga, Pak Luhut dan BIN atas tuduhan bahwa Pak SBY, AHY dan demokrat yang difitnah di belakang demo besar ini, maka tidak ada jaminan ketegangan politik akan mereda," tulisnya.

Sebelumnya, SBY meminta pejabat negara yang menyebut ada dalang dalam aksi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja, untuk mengungkapkannya secara jelas ke masyarakat.

"Lebih bagus, kalau memang menggerakan, menunggangi, membiayai itu oleh negara dianggap kejahatan melanggar hukum dan hukum harus ditegakkan. Lebih baik disebutkan," ujar SBY dalam akun Youtube resminya, Jakarta, Senin (12/10/2020).

Baca juga: SBY Tak Yakin Dirinya yang Dituduh Sebagai Aktor di Balik Unjuk Rasa Tolak UU Cipta Kerja

Menurut SBY, jika tidak ada kejelasan pihak yang dituduh sebagai dalang, maka akan menciptakan suasana tidak baik di masyarakat dan akan menimbulkan saling curiga, hingga akhirnya memunculkan kabar bohong.

"Kalau tidak (disebut), nanti dikira negaranya melakukan hoaks, tidak bagus karena kita harus percaya pada pemerintah kita," ucap Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu.

Baca juga: SBY Sebut Satu Orang di Lingkaran Jokowi yang Selalu Memfitnah Dirinya, Siapa Dia?

SBY pun menyakini, penyataan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Kemarimanan dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, dan Badan Intelijen Negara (BIN), terkait aktor atau dalang unjuk rasa tolak UU Cipta Kerja bukan ditujukan untuknya.

"Hubungan saya dengan Pak Airlangga selama ini baik, dengan pak Luhut juga baik, dengan BIN juga tidak ada masalah. Saya tidak yakin kalau BIN menganggap saya ini sebagai musuh negara, saya kira tidak," ucap SBY.

AHY Mengaku Diserang Akun 'Bodong'

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, ketidakjelasan draf final RUU Cipta Kerja menimbulkan kekacauan informasi di tengah masyarakat.

Menurut AHY, pemerintah dan masyarakat tengah saling menuding menyebarkan hoaks soal UU Cipta Kerja.

Padahal, rujukan terkait kebenaran informasi tersebut belum ada.

Baca juga: SBY Ungkap Alasan Partai Demokrat Menolak Disahkan UU Cipta Kerja: Ada Masalah di Sana Sini

"Jadi, bagaimana kita menganggap berita yang beredar itu hoaks atau bukan," tulis AHY dikutip dari akun Twitter @AgusYudhoyono, Selasa (13/10/2020).

AHY merasa khawatir masyarakat tenggelam dalam perang informasi dan perang hoaks.

AHY juga mengungkapkan, ada akun palsu atau 'bodong' yang menyerang dirinya dan Partai Demokrat.

Putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono itu juga dituduh sebagai dalang aksi unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja.

"Ada 'akun bodong' yang menyerang diri saya pribadi dan @PDemokrat hanya karena kami berbeda pendapat. Disebar hoax, bahwa saya mendalangi demo UU Ciptaker," kata AHY.

Baca juga: Beda Pandangan Soal UU Cipta Kerja, Ferdinand Hutahaean Mundur Dari Demokrat

AHY mengatakan, tuduhan tak berdasar itu pun terbantahkan karena berbagai elemen masyarakat banyak yang menolak UU Cipta Kerja.

"Alhamdulillah, rakyat kita cerdas. Tuduhan itu dibantah oleh berbagai elemen masyarakat yang melakukan penolakan UU Ciptaker. Saya tegaskan, tuduhan tak berdasar itu sangat menyakiti hati nurani rakyat, yang memang sungguh-sungguh ingin berjuang untuk kehidupannya yang lebih baik," ucap AHY.

Lebih lanjut, AHY mengimbau semua pihak agar menghargai perbedaan pendapat.

Baca juga: Ferdinand Hutahaean Antar Sendiri Surat Pengunduran Diri dan KTA ke Kantor DPP Partai Demokrat

"Kita adalah negara demokrasi. Kita harus menghargai perbedaan pandangan dan pendapat. Penolakan

@PDemokrat terhadap UU Ciptaker, dilakukan justru untuk menjaga negara ini agar tidak salah langkah. Sebagaimana penolakan Partai Demokrat terhadap RUU HIP," ujar AHY.