TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Juru Bicara Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan pihaknya menghormati pihak yang mengritik dan menolak kunjungan Prabowo ke Amerika Serikat (AS).

Ia mengatakan selama ini Prabowo telah menghadapi banyak tuduhan baik ketika menjabat sebagai Menteri Pertahanan maupun sebagai seorang politisi.

"Dengan adanya pihak-pihak yang menolak, mengkritisi, saya pikir silahkan saja. Pak Prabowo sudah mengalami penolakan dan tuduhan macam-macam selama beliau bertugas sebagai abdi negara juga bertugas sebagai politisi. Kita menghormati hal tersebut, penolakan atau kritikan dan sebagainya," kata Dahnil ketika dikonfirmasi Tribunnews.com pada Kamis (15/10/2020).

Dahnil menegaskan kunjungan Prabowo dari tanggal 15 sampai dengan 19 Oktober 2020 tersebut untuk memenuhi undangan dari Pemerintah AS dan melanjutkan pembicaraan terkait kerja sama pertahanan antara Indonesia dan AS.

Di AS, kata Dahnil, Prabowo akan bertemu dengan banyak pihak terutama terkait dengan bidang pertahanan.

"Yang jelas Pak Prabowo di Amerika Serikat memenuhi undangan pemerintah Amerika Serikat, kemudian memperkuat kerjasama pertahanan antara Indonesia dengan Amerika Serikat," kata Dahnil.

Diberitakan sebelumnya Amnesty Internasional menyurati Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo untuk membatalkan pemberian visa pada Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto.

Baca juga: Komisi I DPR Menyayangkan Adanya Penolakan Menhan Prabowo ke Amerika Serikat

Diketahui, Prabowo akan datang ke Washington D.C. untuk menemui Menteri Pertahanan Mark Esper dan Ketua Kepala Gabungan Staf AS Mark Milley pada tanggal 15 Oktober.

"Undangan untuk Prabowo Subianto harus dibatalkan jika memberikan kekebalan terhadap kejahatan yang dituduhkan kepadanya," demikian kutipan yang tertulis dalam surat tersebut yang diterima dari keterangan resmi Amnesty Internasional, Rabu (14/10/2020).

"Kami mendesak Anda untuk mengklarifikasi bahwa visa yang diberikan kepada Prabowo Subianto tidak memberikan kekebalan dalam bentuk apa pun, dan memastikan jika dia datang ke Amerika Serikat, dia akan secepatnya diperiksa dengan benar, dan jika buktinya mencukupi, membawanya ke pengadilan meminta pertanggungjawaban atas kejahatan di bawah hukum internasional. Jika visa yang diberikan kepada Prabowo Subianto memberikan kekebalan selama di Amerika Serikat, visa tersebut harus dicabut untuk memastikan bahwa Amerika Serikat memenuhi kewajiban domestik dan internasional untuk memastikan mereka yang bertanggungjawab atas penyiksaan akan dibawa ke depan hukum. Terima kasih atas perhatian anda untuk masalah yang penting ini," lanjut petikan surat tersebut.

Amnesty mencatat Prabowo Subianto adalah seorang mantan jenderal Indonesia yang sudah dilarang untuk memasuki wilayah Amerika Serikat sejak tahun 2000 karena tuduhan keterlibatannya secara langsung dalam pelanggaran hak asasi manusia.

Menurut Amnesty Prabowo Subianto merupakan mantan menantu mendiang Presiden Soeharto, pemimpin berlatar belakang militer yang memerintah di Indonesia selama 31 tahun dari 1967 sampai 1998.

Amnesty mengatakan Prabowo Subianto bertugas sebagai komandan pasukan khusus di bawah Soeharto dan terlibat dalam kejahatan terhadap hak asasi manusia, termasuk penculikan aktivis pro-demokrasi selama beberapa bulan menjelang berakhirnya pemerintahan Soeharto.

Amnesty juga mencatat penyelidikan independen resmi yang diberikan mandat untuk menyelidiki pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia di tahun 1998 menyimpulkan bahwa Prabowo Subianto sebagai komandan pasukan khusus sadar akan pelanggaran tersebut, dan bertanggungjawab secara penuh atas penculikan aktivis pro-demokrasi di tahun 1997-1998.

Kemudian Amnesty mencatat tuduhan terhadap Prabowo Subianto tidak pernah diadili di pengadilan.

Baca juga: Ini 12 LSM Indonesia yang Kirim Surat ke Menlu Protes Rencana Kunjungan Prabowo ke Amerika

Menurut Amnesty keputusan Pemerintah AS di tahun 2000 yang memasukkan Prabowo Subianto ke daftar hitam karena pelanggaran hak asasi manusia merepresentasikan komitmen yang sangat penting terhadap hak asasi manusia.

Selain itu Amnesty menilai kebijakan Pemerintah AS selama 20 tahun terakhir telah membawa harapan dan pertolongan bagi korban yang mengalami penyiksaan dan perlakuan buruk lain di bawah satuan yang dipimpin Prabowo Subianto.

Surat tersebut ditandatangani perwakilan lembaga Amnesty International USA, Amnesty International Indonesia, Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), Public Interest Lawyer Network (Pil-Net), Asia Justice and Rights (AJAR), Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir (KASUM), Imparsial, Public Virtue Institute, Setara Institute, Indonesia Corruption Watch (ICW), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan LBH Pers.