TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Mantan Panglima TNI Jenderal (purn) Gatot Nurmantyo mengaku akan keluar dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) jika menjadi partai politik.

Gatot menerangkan KAMI dibentuk dengan tujuan gerakan moral masyarakat Indonesia.

Terutama untuk terwujudnya keadilan masyarakat Indonesia.

"Saya ulangi bahwa KAMI ini adalah kumpulan orang-orang yang berdasarkan moral. Jadi kalau politik itu berjuang untuk berkuasa, kalau KAMI berjuang untuk sebuah nilai," ujar Gatot dalam wawancara bersama Karni Ilyas, Jumat (16/10/2020).

KAMI tidak akan menjadi partai politik. Sebab, ucap Gatot, akan mengkhianati masyarakat yang tergabung dalam KAMI.

Baca juga: Gatot Nurmantyo: Sah Saja Saya Punya Keinginan Capres 2024, Tapi Saat Ini Tidak Etis

"Kalau ini menjadi partai maka saya tegaskan di sini bahwa orang-orang KAMI, deklarator KAMI, presidium KAMI adalah mengkhianati kepercayaan rakyat," tuturnya.

Gatot memastikan Presidium KAMI, yakni dirinya dan Din Syamsuddin, akan keluar dari KAMI jika menjadi partai politik.

"Saya ulangi, kalau KAMI ini berubah menjadi partai, catat semua masyarakat, bahwa deklarator apalagi presidium KAMI adalah mengkhianati kepercayaan rakyat yang bergabung dengan KAMI," tutur Gatot.

"Dan yang pertama kali akan ke luar, saya akan keluar, Prof Din akan keluar, pasti itu. Karena tujuan KAMI bukan itu, hanya nilai-nilai saja," sambungnya.

Sah Saja Saya Punya Keinginan Capres 2024

Mantan Panglima TNI Jenderal (purn) Gatot Nurmantyo mengatakan sah-sah saja jika dirinya berkeinginan untuk maju sebagai calon presiden 2024.

Diutarakan Gatot saat wawancara bersama Karni Ilyas dengan tajuk "Manuver Jenderal Gatot".

Gatot ditanya apakah berkeinginan menjadi calon presiden 2024 melalui Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).

"Hal itu sah-sah saja kalau saya punya keinginan," ujar Gatot, Jumat (16/10/2020) malam.

Tapi, menurut Gatot, situasi Indonesia saat ini tengah fokus menghadapi pandemi Covid-19.

Maka tidak etis baginya jika sudah memikirkan akan maju calon presiden 2024, apalagi dengan menjadikan KAMI sebagai partai politik.

"Situasi bangsa seperti ini, menghadapi dua permasalahan yang sama-sama berat. Dan belum menemukan cara pasti untuk selamat dari dua ini, terus saya punya potensi, dan teman-teman punya preferensi, berfikir untuk 2024 saya katakan itu tidak etis," tutur Gatot.

Gatot berpandangan biarlah KAMI berjalan sebagai gerakan moral masyarakat Indonesia dari berbagai elemen dan komponen bangsa yang tujuannya tidak lain untuk terwujudnya keadilan masyarakat Indonesia.

Baca juga: Gatot Nurmantyo Tidak Khawatir Dijuluki Kadrun

"Biarlah setelah ini berjalan, nanti kita berpikiran lagi. Tapi ini dulu yang kita presentasikan untuk bangsa dulu," tutur Gatot.

Manuver Jenderal Gatot

Dalam pemberitaan media, Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo diduga tengah melakukan manuver politik, menyusul pernyataannya terkait pergantian jabatannya sebagai Panglima TNI.

Lewat kanal YouTube Hersubeno Point, Gatot menyatakan bahwa pergantian jabatannya sebagai orang nomor satu di TNI itu berkaitan dengan instruksinya untuk memutar film G30S/PKI.

"Saat saya menjadi Panglima TNI, saya melihat itu semuanya maka saya perintahkan jajaran saya untuk menonton G30S/PKI. Pada saat itu saya punya sahabat dari salah satu partai saya sebut saja PDI menyampaikan, 'Pak Gatot, hentikan itu. Kalau tidak, Pak Gatot akan diganti'," kata Gatot dalam sebuah tayangan YouTube, Rabu (23/9/2020) lalu.

"Saya bilang, 'Terima kasih', tapi justru saya gas karena ini adalah benar-benar berbahaya, dan benar-benar saya diganti," kata Gatot.

Pernyataan Gatot pun disayangkan oleh politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu. Sebagai mantan Panglima TNI, Gatot dinilai kurang elok melontarkan pernyataan tersebut.

 Terlebih, inisiator gerakan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) itu turut menyeret nama PDI Perjuangan. Sebab, menurut Masinton, seharusnya Gatot dapat mencari bukti apakah benar ada manuver PDI Perjuangan di dalam pemberhentiannya.

"Jangan berlakon sebagai playing victim kemudian tuding sana-sini. Sikap seperti itu sejatinya bukan sikap kesatria, itu mentalitas melo (melankolis)," kata Masinton seperti dilansir dari Kompas.TV, Kamis (24/9/2020).

Dibantah Istana

Sementara itu, Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian membantah bahwa pergantian Gatot terkait pemutaran film G30S/PKI.

"Kalau untuk itu kan karena memang sudah masa jabatan Pak Gatot sudah selesai dan memang sudah waktunya pergantian rutin pimpinan TNI. Jadi tidak ada hubungannya sama sekali dengan pemutaran G30S," kata Donny saat dihubungi, Rabu (23/9/2020).

Jebolan Akademi Militer tahun 1982 itu diketahui mulai menjabat sebagai Panglima TNI pada 8 Juli 2015. Dua tahun kemudian atau pada 8 Desember 2017, jabatan Gatot digantikan oleh Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.

Pergantian Gatot saat itu memang tidak berselang lama setelah ia memerintahkan jajarannya untuk memutar kembali film tersebut.

Saat itu, ia beralasan, agar bangsa Indonesia tidak melupakan sejarah kelam dan mencegah terulangnya kembali masa kelam tersebut.

"Tujuannya adalah bukan untuk mendiskreditkan, tetapi peristiwa tersebut agar diketahui generasi muda, agar kita tidak terprovokasi lagi, terpecah-pecah lagi. Kalau kita tidak ingatkan, dalam kondisi seperti ini, orang tidak tahu bahwa ada gerakan-gerakan yang mengadu domba," kata Gatot usai berziarah di makam Presiden Suharto di Astana Giribangun, pada 19 September 2017 silam.

Namun, jika melihat usianya, seharusnya Gatot baru pensiun pada 13 Maret 2018 atau tiga bulan setelah ia tak lagi menjabat sebagai Panglima.

"Jadi saya kira terlalu jauh dan agak kebablasan mengaitkan antara pemutaran film G30S dengan pencopotan beliau," ucap Donny.

Ia menambahkan, setiap pimpinan TNI-Polri terikat masa jabatan sehingga pasti akan dilakukan pergantian. Donny pun mengatakan, pergantian Panglima TNI dari Gatot ke Marsekal Hadi Tjahjanto tidak dilakukan di tengah jalan.

"Semua pimpinan apakah TNI-Polri pasti kan ada masa jabatan dan ketika memang masa itu berakhir kan pasti akan ada pergantian. Kan beliau tidak dicopot di tengah jalan kan? Beliau memang sesuai dengan masa jabatan dan sifatnya rutin," lanjut Donny.

Manuver politik

Sementara itu, anggota Komisi I DPR Jazilul Fawaid mengatakan, pengangkatan dan pemberhentian seorang panglima TNI merupakan hak prerogatif presiden.

Saat Gatot hendak diganti, saat itu Presiden telah melayangkan surat ke DPR untuk meminta persetujuan pengangkatan panglima baru.

Presiden pun memberikan sejumlah alasan. Namun, semuanya bersifat normatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.

"Sebenarnya yang paling tahu alasannya itu Pak Jokowi," ucapnya dalam diskusi daring bertajuk 'Mantan Panglima, Maumu Apa?', Minggu (27/9/2020).

Kendati demikian politikus PKB itu menduga bahwa Gatot tengah melakukan manuver politik lewat pernyataannya.

Baca juga: Sambangi Bareskrim, Gatot Nurmantyo Cs Bacakan 7 Petisi Sikapi Penangkapan Petinggi KAMI

Manuver itu diduga berkaitan erat dengan rencananya pada Pilpres 2024 mendatang.

"Pernyataan Pak Gatot itu menjadi rame justru bukan karena pernyataannya, karena ada makna explicit-nya, kalau saya diganti gara-gara pemutaran film G30S/PKI, maka presiden itu tidak suka kebijakan saya terkait pemutaran film," ujarnya.

"Saya juga husnudzon bahwa Pak Gatot ini juga pengen jadi presiden, nggak ada masalah, karena beliau kan mantan panglima," imbuh Jazilul.

Namun, Wakil Ketua MPR itu mengingatkan, peristiwa G30S/PKI merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah yang tak boleh dilupakan.

Tujuannya, agar peristiwa serupa tidak terjadi atas nama aliran apapun pada masa yang akan datang.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul 'Manuver Politik' Gatot Nurmantyo dan Calon Presiden 2024