Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas memberi catatan khusus terkait 1 tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin memimpin Indonesia.

Menurut Anwar Abbas, pada tahun ini, hampir semua negara, termasuk Indonesia, mengalami krisis di bidang ekonomi akibat Covid-19.

Meskipun Anwar Abbas menyebut hal tersebut sebagai suatu kemunduran dibandingkan periode pertama Jokowi, dirinya tak menutup mata bila dampak pandemi Covid-19 sulit dihindari.

Baca juga: KSPSI Pastikan Tidak Ikut Demo Saat Momentum 1 Tahun Jokowi-Maruf

"Saya yakin siapa pun yang menjadi presiden di negeri ini sekarang ini pasti juga tidak akan mampu menghindarinya, karena masalah ini tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan Covid-19 yang tidak hanya melanda dan merontokkan ekonomi negeri ini, tapi juga telah melanda dan merontokkan ekonomi negara-negara lain di dunia," kata Anwar dalam keterangan yang diterima Tribunnews, Senin (19/10/2020).

Dari persoalan Covid-19 inilah, Anwar menyebut ada pelajaran berharga dalam menghadapi sebuah krisis.

Dirinya menyebut pemikiran Mohammad Hatta tampaknya tepat dalam situasi sekarang.

Baca juga: Kawasan Glodok Jadi Prioritas Keamanan, Jelang Demo UU Cipta Kerja dan Setahun Jokowi-Maruf Amin

"Meminjam istilah Bung Hatta, kita harus benar-benar bisa membuat dan membenahi ekonomi nasional kita dengan memperbesar tenaga beli rakyat," kata Anwar Abbas.

Produksi yang dilakukan, dikatakan Anwar Abbas, harus ditujukan utamanya untuk kepentingan ke dalam, yaitu untuk memenuhi kebutuhan rakyat.

Namun, Anwar menepis anggapan bahwa ekspor tidak penting, tetapi perspektif ekspor itu yang sebaiknya berubah, di mana barang-barang yang tak tersedia di negara lain tetapi tersedia di negara sendiri bisa dilakukan ekspor.

Baca juga: Ada Rencana Aksi Unjuk Rasa di Momentum 1 Tahun Jokowi-Maruf, Kapolda Metro Siapkan Pengamanan

"Untuk itulah, dalam hal yang terkait dengan impor, Hatta juga mengatakan bahwa kita harus bisa melakukan perubahan di mana menurutnya impor barang-barang konsumsi harus diperkecil berangsur-angsur dan impor barang-barang produksi seperti mesin dan alat untuk bekerja lainnya diperbesar yang dibayar dengan barang-barang yang kita ekspor," ujar Anwar.

Anwar menilai jika memang RI mau bertahan saat krisis dan kuat ke depannya, harus bisa diusahakan agar barang-barang yang diekspor merupakan barang jadi atau barang-barang industri.

"Sehingga kita dapat menciptakan nilai tambah yang besar, dan itu tentu saja akan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat secara keseluruhan," lanjutnya.

Peranan pemerintah, dikatakan Anwar, tentu saja sangat diperlukan karena lewat kebijakan-kebijakan yang dibuatnya diharapkan akan dapat tercipta kemashlahatan yang sebesar-besarnya bagi rakyat banyak.

"Sehingga kedaulatan ekonomi dan kedaulatan bangsa serta negara ini di masa depan akan semakin dapat tegak dengan baik dan dengan sekokoh-kokohnya," katanya.

"Dan UU Cipta kerja yang sudah disahkan oleh DPR tapi belum ditandatangani oleh presiden tersebut tampaknya benar-benar akan mengganggu maksud dan tujuan demikian," pungkas Anwar.