TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mengklarifikasi kabar yang menyatakan bahwa MUI bakal membahas usulan fatwa soal masa jabatan presiden diperpanjang menjadi delapan tahun.

Sebelumnya beredar kabar pengurus MUI bakal membahas usulan fatwa tersebut pada Munas MUI pada 25-28 November mendatang.

"Sehubungan dengan banyaknya pemberitaan di media sosial yang menyatakan, bahwa MUI mengusulkan jabatan presiden supaya diperpanjang dari 5 tahun menjadi 7 tahun atau 8 tahun. Maka untuk tidak menjadi isu liar maka perlu dijelaskan duduk masalahnya," ujar Anwar melalui keterangan tertulis, Selasa (20/10/2020).

Baca juga: MUI Ungkap Alasan Usulkan Masa Jabatan Presiden Mendatang 7 Hingga 8 Tahun

Anwar menegaskan pengurus MUI tidak akan membahas masalah soal masa jabatan presiden pada Munas yang digelar secara daring dan luring tersebut.

"Munas MUI yang akan diselenggarakan bulan depan tersebut jelas tidak akan membahas masalah yang menyangkut masa jabatan presiden seperti yang sudah tersebar di beberapa media tersebut," tutur Anwar.

Dirinya menjelaskan pembahasan isu penting yang perlu hukumnya untuk difatwakan adalah bagian dari pelaksanaan Munas MUI.

Selain pembahasan yang menyangkut program kerja dan pemilihan pimpinan baru MUI periode 2020-2025.

Sebelum Munas, Komisi Fatwa MUI terlebih dahulu melakukan inventarisasi tentang masalah-masalah yang perlu dibuatkan fatwanya.

Pembuatan daftar inventarisasi masalah ini, menurut Anwar, merupakan hal yang penting sebagai dasar dalam menimbang dan menentukan masalah yang akan dibuatkan fatwanya.

"Salah satu masalah yang muncul dan diusulkan ketika berada di tahap inventarisasi ini yaitu masalah masa bakti presiden tersebut," ungkap Anwar.

Namun, pada tahap penilaian oleh Komisi Fatwa, usulan soal masa bakti presiden ini tidak masuk dalam topik yang akan dibahas dalam Munas.

Sehingga, Anwar memastikan usulan masa bakti presiden tidak akan dibahas dalam Munas MUI mendatang.