TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin memasuki periode 1 tahun menjabat sejak dilantik pada 20 Oktober 2019, lalu.

Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno menjabarkan sejumlah pandangan terkait kinerja Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Menurut Adi, pertama, banyak progran prioritas pemerintah di tahun pertama 'ambyar' total karena badai pandemi Covid-19 yang melanda Tanah Air.

"Misalnya mimpi pindah ibu kota. Corona telah menghancurkan semua sektor kehidupan," kata Adi Prayitno saat dihubungi Tribunnews, Selasa (20/10/2020).

Baca juga: Setahun Pemerintahan Jokowi-Maruf, Simak Pernyataan Kontroversial Soal Covid-19 hingga Prediksinya

Kedua, kata Adi, banyak kebijakan pemerintah yang menimbulkan pro-kontra sehingga kerap diprotes oleh masyarakat.

Bahkan, terkesan pemerintah melawan arus besar suara publik.

"Misalnya kisruh revisi UU KPK, banyak yang berharap Pilkada ditunda, dan soal UU Omnibus Law," tambahnya.

Ketiga, lanjut Adi, bagaimana peran Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang terbatas.

Bahkan, terkesan dibatasi sebatas urusan agama dan sosial.

Baca juga: Catatan 1 Tahun Jokowi-Maruf: Diganggu Covid, Kontroversi UU Ciptaker hingga Kerabat Ikut Pilkada

Adi menilai, peran Wapres Ma'ruf belum maksimal untuk urusan lain seperti ekonomi, politik, dan hukum.

"Ke depan wapres mesti diberikan proporsi lebih untuk memimpin perubahan, "harapnya.

Lalu, Keempat, kekuatan politik pemerintah cukup powerfull karena dukungan penuh parlemen dan partai politik.

"Bahkan, agenda politik pemerintah yang mulus meski selalu diprotes publik," jelas Adi.