TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menyebutkan dua strategi Indonesia menghadapi pergeseran geopolitik dunia.

Ia mengatakan pergeseran geopolitik global di masa pandemi Covid-19 telah menjadi perbincangan serius berbagai negara.

“Pandemi covid-19 bukan hal remeh, seluruh aspek kehidupan turut terkena imbasnya termasuk peta geopolitik dunia,” ujarnya dalam Webinar The Geopolitical Landscape in Covid-19 Era di acara Jakarta Geopolitical Forum IV/2020, Rabu (21/10/2020).

Baca juga: Menlu Retno Luncurkan Pengaturan Koridor Perjalanan Indonesia - Singapura, Simak Syaratnya

Strategi pertama, yakni Indonesia turut memastikan semua negara memiliki akses yang setara ke vaksin yang aman dan terjangkau serta pengobatan covid-19 dan teknologi kesehatan lainnya.

Retno mengatakan dirinya baru saja melakukan kunjungan ke London dan Jenewa untuk melakukan diskusi dengan CEPI, Gavi dan WHO

Sebagai dukungan terhadap upaya multilateral tersebut, Indonesia setuju menjadi bagian dari dewan investor CEPI.

“Kami juga sedang dalam proses mengembangkan vaksin covid-19 kami sendiri. Untuk juga membuatnya tersedia untuk negara lain sebagai barang publik global,” ujarnya

Baca juga: Menlu Retno: Hasil Uji Kelayakan CEPI Terhadap Bio Farma Dinyatakan Baik

Prioritas kedua Indonesia disampaikan Menlu Retno, adalah mempercepat pemulihan sosial ekonomi global serta mengaktifan kembali kegiatan ekonomi secara bertahap.

Menurutnya dunia harus menghubungkan kembali ekonomi dan bisnisnya dengan menggunakan semua alat yang tersedia lewat Perjanjian Perdagangan Bebas hingga pengaturan koridor bisnis yang penting.

“Penandatanganan kemitraan ekonomi komprehensif regional (ARCEP) bulan depan akan menciptakan momentum untuk merevitalisasi kerjasama ekonomi dan supply chain,” ujarnya.

Menlu mengatakan ARCEP juga dibahas oleh Presiden Jokowi dalam pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Jepang, Suga.

Di kawasan ASEAN sendiri, semangat kerjasama telah menjadi bagian tak terpisahkan yang akan memandu stabilitas perdamaian dan kemakmuran kawasan di tahun-tahun mendatang.

“Kerja sama inklusif, juga disampaikan Presiden Jokowi saat membahas kerja sama indo-pasifik dengan perdana menteri Sula,” ujarnya

Tak lupa Retno menekankan agar semua negara dapat bekerja sama dengan lancar dibutuhkan rasa saling menghormati hukum internasional.

Menurutnya semua negara harus bertindak dengan itikad baik dan sesuai dengan prinsip dan tujuan yang benar dalam Piagam PBB.

Baca juga: Respons Kemenlu Sikapi Pro Kontra Kunjungan Menhan Prabowo Subianto ke Amerika Serikat

“Menghormati prinsip dasar hukum internasional seperti kedaulatan dan Integritas teritorial, ini bukan pilihan tapi itu suatu keharusan. Perselisihan internasional harus diselesaikan secara halus dan damai atas dasar kesetaraan kedaulatan di antara negara-negara, prinsip ini aturan moral dalam menavigasi dunia saat ini,” tegasnya

Retno mengatakan masing-masing negara memiliki tanggung jawab untuk memimpin dengan memberi contoh di kawasan sebagai negara yang secara konsisten menegaskan komitmen mereka terhadap hukum internasional termasuk UNCLOS 1982.