TRIBUNNEWS.COM, PALU - Sebagai bukti keseriusan menyelesaikan persoalan dan menjemput kemenangan di Sulawesi Tengah, Ma'mun Amir bersafari politik dari pulau ke pulau menyeberangi lautan menuju desa satu ke desa lain.

Dalam silaturahmi dan diskusinya dengan masyarakat di Desa Bontosi, Kecamatan Labobo yang hampir sebagian besar masyarakat nelayan, mereka menyampaikan persoalannya dalam melaut. 

Salah satunya pengawasan izin melaut dan peralatan nelayan masih tradisional.

"Sebagai nelayan tradisional kami mulai kesulitan melaut akibat banyak kapal-kapal Pajeko yang sudah mulai banyak melalut di semua zona yang ada di laut Kabupaten Banggai Laut," tutur Sumitro salah seorang nelayan, Selasa (201/10/2020).

Nelayan-nelayan ini hampir sebagian besar hanya menggunakan kapal katinting kecil dan memakai alat pancing untuk menangkap ikan yang ada.

"Zona 1 tempat yang sering kami cari ikan, sekarang sudah dimasuki kapal-kapal besar dari Makassar atau Gorontalo. Jadi kami yang pakai katinting dan alat pancing hanya jadi penonton," tandas Sumarto

Menurut Jamal, Anggota DPRD Kabupaten Banggai Laut, pengawasan di laut tidak berjalan. 

Izin melaut kapal pun di tingkat kabupaten hanya ada 35 kapal yang memiliki izin. 

Padahal ada ratusan kapal besar yang melaut dan ini yang mengakibatkan APBD Pemda bocor.

'Nelayan kita masih banyak yang tradisional ini pasti akan kalah saing dengan kapal besar yang alatnya canggih. Apalagi mereka masuk zona terdekat dari pesisir pantai, yang biasa menjadi tempat mencari nelayan tradisional," kata Ramalan.

Ma'mun Amir merespon persoalan ini menurutnya perlu pengawasan dan mengevaluasi kinerja UPT yang harusnya mengawasi.

"Insyallah saya dan pak Rusdy akan mempertegas pengawasan melaut, dan berkordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota. Kemudian kami juga memiliki program pemberian bantuan kapal besar dan alat tangkap modern untuk nelayan," tegas Ma'mun Amir.