Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP PKS Bukhori Yusuf mengatakan setahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin cenderung royal terhadap utang.

Menanggapi hal itu, legislator NasDem Martin Manurung mengatakan pernyataan pemerintah royal terhadap utang tak bisa dilepaskan dari pandemi Covid-19.

"NasDem melihat setahun pertama pemerintahan Jokowi langsung mendapat ujian yang cukup berat menghadapi pandemi Covid-19 yang melanda dunia," ujar Martin, ketika dihubungi Tribunnews.com, Rabu (21/10/2020).

Baca juga: Jokowi-Maruf Disebut Royal Terhadap Utang, PPP : PKS Kurang Memahami Utang yang Dimaksud BI 

Martin mengatakan tidak ada satu negara pun yang 'memiliki pengalaman' menghadapi pandemi Covid-19. Karenanya dia melihat Indonesia harus menemukan cara tersendiri yang paling tepat untuk menghadapinya.

"Karena tiap negara pasti memiliki karakteristik yang berbeda sehingga tidak bisa cara di negara lain langsung kita tiru dan terapkan," jelas Martin.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI tersebut menyinggung pandemi Covid-19 tak hanya berdampak pada sektor kesehatan, melainkan sektor perekonomian juga. Sehingga tidak terelakkan diperlukan manajemen kontrol yang lebih kuat pada pemerintah pusat.

Baca juga: Satu Tahun Jokowi-Maruf, Utang Luar Negeri Menggelembung Jadi 402 Miliar Dolar AS

Untuk menghadapi dampak pada perekonomian, Martin mengatakan satu-satunya cara adalah memakai instrumen pengeluaran pemerintah guna mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang terperosok dalam akibat pandemi.

"Salah satu sumber pembiayaan memang dari utang, karena tidak mungkin juga meningkatkan penerimaan dari pajak dan retribusi pada saat seperti ini," kata dia.

Meski demikian, Martin menegaskan utang Indonesia saat ini masih tergolong manageable. Dia pun berharap di akhir tahun 2021 atau 2022, utang dan perekonomian Indonesia semakin membaik.

"Menurut saya, utang masih manageable dengan defisit APBN pada 2021 diperkirakan sekitar 5-6%, asalkan seluruh program-program dijalankan dengan cepat dan tepat sasaran. Harapan kita, pada akhir 2021 dan 2022 kita sudah bisa kembali pulih," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua DPP PKS Bukhori Yusuf menilai setahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin berjalan secara represif.

Hal itu berkaitan dengan penangkapan yang dilakukan terhadap mereka yang berseberangan dan selalu mengkritisi pemerintah, misalnya yang terakhir adalah penangkapan terhadap aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).

"Pemerintahan Presiden Jokowi sangat represif," kata Bukhori saat dihubungi Tribunnews, Selasa (20/10/2020).