TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan sebesar 46,3 persen responden merasa tidak puas dengan kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin selama satu tahun terakhir.

Survei tersebut juga menunjukkan adanya responden yang merasa sangat tidak puas dengan persentase 6,2 persen.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan ketidakpuasan publik dapat diperbaiki jika pemerintah segera melaksanakan vaksinasi Covid-19. 

Baca juga: Menristek: Imunitas dari Vaksin Covid-19 Kemungkinan Tidak Bertahan Seumur Hidup

"PPP meminta kepada pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin agar tetap fokus pada penanggulangan pandemi Covid-19, termasuk memastikan bahwa vaksinasi atas Covid dapat segera dilaksanakan seperti yang sudah disampaikan pemerintah sendiri," ujar Arsul, ketika dihubungi Tribunnews.com, Rabu (21/10/2020).

"Keberhasilan vaksinasi itu akan turut menentukan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan," imbuhnya. 

Arsul menerangkan ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintahan saat ini tidak bisa dilepaskan dari situasi akibat pandemi Covid-19. 

Alasannya, kata dia, pandemi ini tidak hanya menggerus ketahanan kesehatan masyarakat.

Melainkan juga merontokkan perekonomian masyarakat. 

"Karenanya PP yakin bahwa ketidakpuasan publik yang besar tersebut akibat pandemi berkepanjangan dan ekonomi yang memburuk," jelasnya. 

Baca juga: 4 Orang Positif Covid-19, Kampus Universitas Negeri Siliwangi Tasikmalaya Lockdown Sementara

Anggota Komisi III DPR RI tersebut menegaskan PPP bisa memahami, baik dari sisi pemerintah maupun dari sisi masyarakat yang tidak puas. 

Dari sisi pemerintah, menurutnya ketidakberhasilan mempertahankan target pembangunan dan capaian ekonomi terjadi akibat problem pandemi ini. 

"Apalagi hal seperti ini juga terjadi di banyak negara lain yang mengalami pandemi covid-19 dalam skala yang sama beratnya. Tidak ada pemerintahan yang tetap bisa mengeksekusi program-programnya dengan baik di tengah pandemi ini," kata Arsul. 

"Sementara dari sisi masyarakat, banyak yang tidak puas dengan kinerja pemerintahan juga bisa dipahami karena himpitan beban perekonomian yang mereka alami tidak kunjung jelas kapan akan berakhir," tandasnya. 

Baca juga: Total 151 WNI di Luar Negeri Meninggal Dunia akibat Covid-19

Sebelumnya diberitakan, hasil survei Litbang Kompas menunjukkan, sebesar 46,3 persen responden merasa tidak puas dengan kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wapres Ma’ruf Amin selama satu tahun terakhir.

Survei tersebut juga menunjukkan adanya responden yang merasa sangat tidak puas dengan persentase 6,2 persen.

Hasil itu didapat dari survei yang dilakukan terhadap 529 responden selama 14-16 Oktober 2020.

Di sisi lain, responden yang merasa puas sebanyak 39,7 persen.

Bahkan, 5,5 persen responden merasa sangat puas.

Terakhir, 2,3 persen responden menyatakan tidak tahu.

Survei tersebut juga melihat tingkat kepuasan responden terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin di bidang perekonomian, politik dan keamanan, penegakan hukum serta kesejahteraan sosial.

Bidang kesejahteraan sosial memiliki persentase kepuasan yang paling tinggi dibanding bidang lainnya.

Sebanyak 48,8 responden merasa puas atas kinerja Joko Widodo-Ma’ruf Amin di bidang kesejahteraan sosial dan 3,4 persen merasa sangat puas.

Di bidang yang sama, 41 persen responden merasa tidak puas, 5,5 persen merasa sangat tidak puas, dan sisanya menjawab tidak tahu.

Baca juga: Setahun Jokowi-Maruf, Penegakan Hukum hingga Pencegahan Korupsi Dinilai Cukup Baik di Tengah Pandemi

Kemudian, di bidang politik dan keamanan, 2,1 persen responden merasa sangat puas, 42 persen merasa puas, 46,7 persen merasa tidak puas, 6 persen merasa sangat tidak puas, dan sisanya mengaku tidak tahu.

Bidang berikutnya adalah perekonomian.

Responden yang mengaku sangat puas sebesar 2,3 persen.

Sementara, 40,3 persen responden mengaku puas.

Masih di bidang perekonomian, persentase mereka yang tidak puas sebesar 49,7 persen, yang sangat tidak puas sebesar 6,2 persen, dan 1,5 persen menjawab tidak tahu.

Terakhir, bidang penegakan hukum.

Di bidang ini, lebih dari setengah responden merasa tidak puas atau sebesar 54,4 persen.

Sebesar 10,2 persen responden bahkan merasa sangat tidak puas.

Baca juga: Setahun Pemerintahan Jokowi-Maruf, Anggota Komisi XI Singgung Rekor Utang 

Di sisi lain, 30,2 persen responden mengaku puas, 2,1 persen merasa sangat puas, dan 3,1 persen menjawab tidak tahu.

Survei tersebut dilakukan dengan metode wawancara telepon terhadap 529 responden yang berusia minimal 17 tahun di 80 kabupaten/kota di 34 provinsi.

Survei ini memiliki tingkat kepercayaan sebesar 95 persen dengan irpencuplikan atau margin of error sekitar 4,3 persen.