TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Panjaitan menilai, sektor penegakan hukum pada satu tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengalami kemunduran.

Hal itu ditandai dengan maraknya penangkapan dan upaya pembungkaman saat masyarakat menggunakan hak mengemukakan pendapat berkumpul dan berserikat.

Sebagaimana yang terjadi saat beberapa elemen masyarakat menyuarakan aspirasinya menolak UU Cipta Kerja belakangan ini.

"Survei Kompas menyebut bahwa 54,4 persen (masyarakat) tidak puas (pemerintahan Jokowi-Maruf) di bidang penegakan hukum, turunannya tentu ke kebebasan sipilnya. Dan ruang demokrasi kita pada penegakan hukumnya itu sedemikian rupa menjadi mundur sekali, jauh sekali," kata Hinca dalam Forum Proklamasi dan Demokrasi bertajuk 'Antara Demonstrasi, Represi dan Chaos Informasi', yang diselenggarakan Balitbang DPP Partai Demokrat, Selasa (20/10/2020) malam.

Anggota Komisi III DPR RI iti merasakan ruang demokrasi mengalami masalah.

Namun Partai Demokrat masih meyakini bahwa perubahan ke arah yang lebih baik terus akan dilakukan.

"Memang kami merasakan itu, ruang untuk kebebasan berpandangan, berpendapat termasuk di parlemen, karena memang posisi Demokrat tidak terlalu besar untuk melakukan yang lebih besar dari situ. Tapi kami yakin betul bahwa suara-suara partai Demokrat bisa mengubah jalan pikiran yang ada," ujarnya.

Hinca menegaskan, Partai Demokrat adalah Partai Pertama yang menolak adanya UU Cipta Kerja.

Atas dasar itu, sebagai representasi masyarakat di parlemen, Partai Demokrat akan terus menjaga demokrasi di Indonesia agar lebih baik.

"Partai Demokrat lah yang pertama sekali menyatakan sikapnya menolak UU Cipta Kerja itu di Baleg, dan setelah itu semua kita mendiskusikan. Jadi, paling tidak meskipun kecil suara Partai Demokrat itu bisa merepresentasikan keinginan masyarakat luas. Dan itu akan terus kita jaga kedepan," pungkasnya.