TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hasil survei Litbang Kompas menyatakan sebanyak 52,5 persen responden tidak puas terhadap kinerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam satu tahun terakhir.

Terkait hal itu, analis politik UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno mengatakan tahun kedua dan seterusnya harus menjadi tahun pembuktian dari Jokowi dan Ma'ruf Amin.

"Tahun kedua dan seterusnya harus jadi tahun pembuktian Jokowi. Terutama recovery ekonomi, penanganan corona, dan tak lagi membuat keputusan kontroversial," ujar Adi, ketika dihubungi Tribunnews.com, Kamis (22/10/2020).

Adi menegaskan soal isu reshuffle yang kembali bergaung tak akan berguna di masa pandemi Covid-19.

Menurutnya opsi reshuffle tak akan efektif jika tak ada perbaikan ekonomi dan penanganan Covid-19 yang baik.

Oleh karena itu, Adi menekankan pemerintah sebaiknya fokus kepada bidang ekonomi, terutama terkait UU Cipta Kerja yang menjadi polemik.

Dia mengatakan pemerintah harus membuktikan UU Cipta Kerja tersebut dapat menjadi obat atau solusi atas masalah-masalah yang muncul di tengah pandemi.

"Khusus bidang ekonomi, UU Omnibus Law Cipta Kerja harus jadi obat mujarab yang banyak faedahnya bagi bangsa dan rakyat. Investor berbondong-bondong datang ke Indonesia, lapangan kerja baru, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan income rakyat. Ini kunci utamanya," kata dia.

"Reshuffle tak akan ada guna jika tak ada perbaikan ekonomi dan penanganan corona yang baik. Makanya harus dibuktikan bahwa UU Omnibus Law Cipta Kerja bisa menggerakkan ekonomi Indonesia," pungkas Adi.

Sebelumnya diberitakan, hasil survei Litbang Kompas menunjukkan, sebesar 46,3 persen responden merasa tidak puas dengan kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wapres Ma’ruf Amin selama satu tahun terakhir.

Survei tersebut juga menunjukkan adanya responden yang merasa sangat tidak puas dengan persentase 6,2 persen.

Hasil itu didapat dari survei yang dilakukan terhadap 529 responden selama 14-16 Oktober 2020.

Di sisi lain, responden yang merasa puas sebanyak 39,7 persen.

Bahkan, 5,5 persen responden merasa sangat puas.

Terakhir, 2,3 persen responden menyatakan tidak tahu.

Baca juga: Dinilai Jarang Muncul ke Publik hingga Dicecar Soal Setahun Kinerja Jokowi, Ini Kata Maruf Amin

Survei tersebut juga melihat tingkat kepuasan responden terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin di bidang perekonomian, politik dan keamanan, penegakan hukum serta kesejahteraan sosial.

Bidang kesejahteraan sosial memiliki persentase kepuasan yang paling tinggi dibanding bidang lainnya.

Sebanyak 48,8 responden merasa puas atas kinerja Joko Widodo-Ma’ruf Amin di bidang kesejahteraan sosial dan 3,4 persen merasa sangat puas.

Di bidang yang sama, 41 persen responden merasa tidak puas, 5,5 persen merasa sangat tidak puas, dan sisanya menjawab tidak tahu.

Kemudian, di bidang politik dan keamanan, 2,1 persen responden merasa sangat puas, 42 persen merasa puas, 46,7 persen merasa tidak puas, 6 persen merasa sangat tidak puas, dan sisanya mengaku tidak tahu.

Bidang berikutnya adalah perekonomian. Responden yang mengaku sangat puas sebesar 2,3 persen.

Sementara, 40,3 persen responden mengaku puas.

Baca juga: Setahun Jokowi-Maruf: Catatan Pengamat untuk Sektor Pertahanan

Masih di bidang perekonomian, persentase mereka yang tidak puas sebesar 49,7 persen, yang sangat tidak puas sebesar 6,2 persen, dan 1,5 persen menjawab tidak tahu.

Terakhir, bidang penegakan hukum.

Di bidang ini, lebih dari setengah responden merasa tidak puas atau sebesar 54,4 persen.

Sebesar 10,2 persen responden bahkan merasa sangat tidak puas.

Di sisi lain, 30,2 persen responden mengaku puas, 2,1 persen merasa sangat puas, dan 3,1 persen menjawab tidak tahu.

Survei tersebut dilakukan dengan metode wawancara telepon terhadap 529 responden yang berusia minimal 17 tahun di 80 kabupaten/kota di 34 provinsi.

Survei ini memiliki tingkat kepercayaan sebesar 95 persen dengan irpencuplikan atau margin of error sekitar 4,3 persen.