Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri angkat bicara soal banyaknya demonstrasi yang berujung terjadinya perusakan fasilitas umum seperti Halte Transjakarta, beberapa waktu lalu di DKI Jakarta.

Megawati mengatakan para pedemo sebenarnya dapat pergi ke DPR untuk menyampaikan aspirasinya.

"Saya bilang ngapain sih kamu demo-demo? Kalau nggak cocok, pergi ke DPR. Di sana ada Rapat Dengar Pendapat, itu terbuka bagi aspirasi. Kalian ini orang politik atau bukan," ujar Megawati, dalam acara peresmian 13 kantor partai, patung Soekarno dan sekolah partai, secara virtual, Rabu (28/10/2020).

Baca juga: Dituding PKI, Megawati: Jelek-jelek Begini Saya Manusia Unik Lho di Republik Ini

"Sekarang kamu bayangkan keluargamu, anak-anakmu dibuat seperti itu. Kalau nggak ada rasa sakit hati, bohong! Manusia sama aja, dibuat Allah SWT itu sama. Kita yang membuatnya berbeda. Camkan lo," imbuhnya.

Megawati lantas mengatakan dirinya sebagai ketua umum memang jarang berbicara di depan publik.

Namun, kali ini dirinya ingin berbicara karena tak tahan dengan tindakan anarkis yang dilakukan para pedemo.

Menurutnya Indonesia saat ini lucu, karena seenaknya melakukan pembakaran fasilitas umum.

Baca juga: Megawati Dorong Kader PDIP di Daerah Bangun Kantor Partai

Namun, tak mau ketika diminta bertanggung jawab atas perbuatannya.

"MasyaAllah, susah-susah bikin halte enak aja dibakar-bakar, emangnya duit lo? Ditangkap nggak mau, ini gimana ya. Aku sih pikir lucu banget Indonesia sekarang," kata Megawati.

Presiden ke-5 RI tersebut kemudian bertanya kepada Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat yang duduk di belakang Megawati terkait anggaran untuk membuat Halte Transjakarta.

Djarot menjawab pembangunan satu Halte Transjakarta dapat menghabiskan anggaran Rp3 miliar.

Dengan kondisi naiknya inflasi saat ini, Megawati pun menyayangkan perusakan fasilitas umum tersebut.

"Tuh Rp 3 miliar mungkin sekarang dengan kenaikan inflasi. Kalau ibu-ibu patokannya harga emas gitu. Mana mungkin lagi mau dibenerin itu Rp3 miliar cukup. Coba bayangkan. Itu rakyat siapa ya. Itu yang namanya anak-anak muda? Saya ngomong gini itu dalam Sumpah Pemuda lo," kata Megawati.

Baca juga: Megawati: Saya Mau Tanya, Hari Ini Apa Sumbangsih Milenial untuk Bangsa dan Negara?

Megawati pun membandingkan dengan pemuda zaman dahulu berani membuat sumpah untuk bersatu memperjuangkan negara.

Mirisnya, Megawati tak melihat hal tersebut pada diri pemuda saat ini.

"Ya bayangin zaman dulu kok bisa ya pemuda, karena tertekan, karena belum merdeka dia sampai berani bikin sumpah. Ayo kalau kalian hari ini bisa nggak bikin sumpah kaya gitu. Waduh pikirannya zaman dulu lo sampai bersatu bikin sumpah, eh zaman penjajahan ditangkap lah. Ini udah merdeka, dirusak sendiri," katanya.

Diketahui sejumlah halte TransJakarta dibakar para perusuh saat demo UU Cipta Kerja di sekitar Jalan MH Thamrin hingga Bundaran HI beberapa waktu lalu.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan ada 20 fasilitas Halte Transjakarta rusak akibat rusuh demo tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, Kamis (8/10/2020).

Total kerugian mencapai Rp 55 miliar.

"Total kerusakan ada 20 halte. Diperkirakan kerugian lebih Rp 55 milyar," kata Anies Baswedan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Jumat (9/10/2020) pagi.

Sementara total kerugian yang diderita Pemprov DKI, masih dalam proses identifikasi dan penghitungan.

Baca: Analis: Pelaku Pasar Masih Waspada Imbas Kisruh Demo Tolak UU Cipta Kerja

Sebagaimana diketahui selain 20 Halte TransJakarta rusak, kerusakan juga terjadi di beberapa Stasiun MRT Jakarta meliputi tangga akses masuk rusak, kaca pecah, 2 unit mini ekskavator pembangunan MRT fase 2 terbakar, hingga beberapa tiang plang jalan penyok.

"Nah itu yang belum selesai dihitung. Tadi yang saya sebut hanya kerugian terkait dengan fasilitas Transjakarta," katanya.

Baca: Amien Rais: Omibus Law UU Cipta Kerja Akan Buat Rezim dan Rakyat Jadi Kacung

Adapun pada Jumat pagi operasional Transjakarta maupun MRT Jakarta sudah berjalan normal kembali.

Hanya ada beberapa perpendekan rute untuk Transjakarta, dan sejumlah entrance pada stasiun MRT Jakarta yang masih ditutup sementara.

"Jumat pagi ini targetnya adalah seluruh fasilitas publik di Jakarta bisa digunakan. Lalu lintas bisa berjalan dengan baik. Puing-puing yang masih terus diselesaikan karena sebagian ini msh perlu waktu untuk dibersihkan," kata Anies Baswedan.

Sumbangsih milenial

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak memanjakan generasi milenial Indonesia.

Hal ini disampaikannya dalam acara peresmian 13 kantor DPD PDIP dan satu Patung Bung Karno di Yogyakarta secara virtual, Rabu (28/10/2020).

"Anak muda kita, aduh. Saya bilang ke presiden, jangan dimanja generasi kita adalah generasi milenial," ujar Megawati, secara virtual, Rabu (28/10/2020).

Baca juga: Mahasiswa Gelar Unjuk Rasa Peringati Hari Sumpah Pemuda, Soroti Soal UU Cipta Kerja 

Megawati turut mempertanyakan apa sumbangsih yang telah diberikan generasi milenial saat ini kepada bangsa dan negara Indonesia.

"Saya mau tanya hari ini, apa sumbangsihnya generasi milenial yang sudah tahu teknologi seperti kita bisa viral tanpa bertatap langsung, apa sumbangsih kalian untuk bangsa dan negara ini?" tanyanya.

Presiden RI ke-5 tersebut kemudian mengungkit apakah generasi milenial hanya bisa berdemonstrasi.

Belum lagi justru melakukan pengerusakan fasilitas.

Megawati pun kembali mempertanyakan apakah dalam berunjuk rasa atau berdemonstrasi diperbolehkan melakukan pengerusakan.

"Masa (generasi milenial) hanya demo saja. Nanti saya dibully ini (tapi) saya nggak peduli, hanya demo saja ngerusak, apakah ada dalam aturan berdemo? Boleh saya kalau mau debat," katanya.

Menurutnya, demonstrasi atau berunjuk rasa memang diizinkan dan diperbolehkan sejak era reformasi.

Namun sekali lagi, Megawati menegaskan tak ada aturan yang mengatur diperbolehkannya pengerusakan terhadap fasilitas umum.

"Ada aturan dalam demo diizinkan karena ketika reformasi, kita masuk ke dalam alam demokrasi ya. Tapi adakah, jawab, aturannya bahwa untuk merusak? Nggak ada. Kalau ada orang bilang ada bu, mana dia, sini, sini kasih tahu sama saya," tandasnya.