Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo ke Indonesia untuk bertemu dengan mitranya Menlu RI Retno Marsudi dan beruadiensi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), positif untuk memberi pesan kepada China yang belakangan sangat agresif di Laut China Selatan.

Hal itu disampaikan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana dalam keterangan tertulisnya kepada Tribunnews.com, Kamis (29/10/2020).

Baca juga: Menlu AS Temui Jokowi, Bagaimana Posisi Indonesia di Pusaran Konflik Laut China Selatan?

“Setelah di Sri Lanka Pompeo mengatakan Partai Komunis China sebagai predator, maka di Indonesia, AS hendak menyampaikan pesan ke China bahwa Indonesia tidak akan terjebak dengan ketergantungan utang Indonesia terhadap China,” ujar Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani ini.

Selain itu, menurut dia, China tidak akan bisa meminta Indonesia untuk membangun pangkalan militer karena strategic partnership AS-Indonesia akan diperkuat baik untuk bidang ekonomi dan pertahanan.

Lebih lanjut ia menjelaskan, pernyataan Menlu Retno Marsudi bahwa semua negara diminta untuk menghormati UNCLOS di Laut China Selatan dan itu sangat diapresiasi oleh Pompeo.

Baca juga: Mike Pompeo: AS Akan Temukan Cara Baru untuk Bekerja Sama Dengan Indonesia di Laut China Selatan

Pernyataan ini imbuh dia, tentu mengkritik China yang mengklaim sembilan garis putus yang tidak memiliki dasar dalam UNCLOS dan telah dinyatakan demikian oleh putusan Permanent Court of Arbitration pada tahun 2016.

“Indonesia tidak gentar untuk menyampaikan kritik tersebut meski Indonesia bergantung pada utang dari China,” jelasnya.

Ini menunjukkan Indonesia telah menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif dimana Indonesia tidak berpihak ke China maupun AS tetapi pada hukum internasional, khususnya UNCLOS.

Namun di sisi lain, lanjut dia, ada hal yang diharapkan Menlu Pompeo yang tidak mungkin direalisaikan Indonesia.

Baca juga: Sederet Senjata Canggih Buatan AS yang Dibeli Taiwan untuk Hadapi China

Harapan tersebut adalah Indonesia menjadi Anchor bagi ASEAN, terutama untuk menghadapi China.

“Harapan ini sulit untuk direalisasi oleh Indonesia mengingat Indonesia menjalankan kebijakan luar negeri yang bebas aktif sehingga tidak mungkin akan menbawa ASEAN untuk berada dibelakang AS dalam menghadapi China,” ucapnya.

Selain itu, di ASEAN ada negara-negara tertentu yang sangat berpihak pada China.

Keberpihakan dari negara-negara tersebut akan sulit untuk pengambilan keputusan secara konsensus agar ASEAN berhadapan dengan China.