Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPD RI Angelo Wake Kako mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pembangunan Taman Nasional Komodo di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Menurut Angelo, pembangunan yang diklaim sebagai destinasi wisata super premium tersebut berpotensi memusnahkan komodo dari habitatnya. Terutama karena hilangnya keaslian kawasan yang selama ini telah nyaman dan cocok dengan kehidupan komodo.

"Itu komodo hidupnya di alam terbuka dan tidak pernah membutuhkan bangunan mewah atau ber-AC di sekitarnya. Sehingga konsep pembangunan yang saat ini mulai dijalankan seperti di Pulau Rinca dapat merusak lingkungan dan komodo sendiri akan musnah dari habitatnya," ujar Angelo, dalam keterangannya, Jumat (30/10/2020).

Baca juga: Jumlah Komodo di TNK Berjumlah 3.022 Ekor

Angelo juga menyoroti sejumlah kunjungan kerja Jokowi ke NTT, terakhir pada 1 Oktober silam. Menurutnya kunjungan kerja Jokowi ke NTT yang sebagian besar difokuskan di Labuan Bajo dinilai hanya untuk melapangkan kepentingan bisnis pemodal besar.

Hal itu, kata dia, karena sebagian besar konsep pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Labuan Bajo belum menyentuh pariwisata berbasis komunitas untuk mendongkrak perekonomian masyarakat lokal NTT sendiri.

"Masa pak Jokowi sering turun ke NTT tetapi tidak mampu membaca pikiran dan suasana batin Masyarakat NTT, ini saatnya untuk pikirkan ulang konsep pengembangan Taman Nasiona Komodo yang lebih ekologis," kata dia.

"Komodo ini tidak hanya menjadi kebanggaan warga Nusa Tenggara Timur tapi juga kebanggaan bagi dunia. Dan Jokowi harus bertanggungjawab apabila kelak komodo itu sirna dari habitatnya," imbuhnya.

Baca juga: Alasan Pemerintah Tetap Ingin Modernisasi Pulau Rinca Komodo

Lebih lanjut, Angelo juga mengkiritik kebijakan pemerintah dalam mempersiapkan konsep KSPN Labuan Bajo yang tidak melihat secara komprehensif NTT secara lebih luas. Terlebih terkait dengan arus distribusi barang dan jasa untuk menunjang kebutuhan pasar yang besar di Labuan Bajo saat ini dan di masa yang akan datang.

"Coba dibuka datanya, berapa banyak kebutuhan pangan, misalnya di Labuan Bajo yang diambil dari wilayah NTT? Jangan sampai NTT hanya punya nama, tapi yang mendapat keuntungan besar dari Multi Plier Effectnya Labuan Bajo itu daerah lain, itu yang tidak boleh," kata dia.

"Dan itu tugasnya Pemerintah, baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah harus duduk bersama membahas ini. Harus ada unsur memaksa dari pemerintah kepada investor siapapun yang hendak berinvestasi di Labuan Bajo untuk membina dan memberdayakan masyarakat lokal NTT dan menjadikan mereka sebagai supplier kebutuhan pangan," tandasnya.

Baca juga: Menteri Basuki Sebut Proyek Penataan Kawasan Pulau Rinca Tetap Lindungi Habitat Komodo

Untuk diketahui, pembangunan wisata premium Taman Nasional Komodo ditargetkan rampung pada akhir 2020 dan 2021.

Target yang tergolong cepat itu dikarenakan Labuan Bajo akan menjadi tuan rumah agenda internasional G-20 dan ASEAN Summit 2023 mendatang.

Alasan Pemerintah Tetap Ingin Modernisasi Pulau Rinca Komodo