Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Sosial Juliari P Batubara menutup pelaksanaan program Bantuan Sosial Beras (BSB) setelah penyalurannya tuntas.

Penyaluran BSB tuntas untuk seluruh wilayah di Indonesia per 1 Oktober 2020 dengan total 450.000 ton beras.

"Program BSB ini merupakan bagian kebijakan Bapak Presiden untuk meringankan beban masyarakat terdampak pandemi. Presiden berpesan agar selama pandemi tidak ada masyarakat yang kelaparan," kata Juliari melalui keterangan tertulis, Rabu (4/11/2020).

BSB merupakan bagian dari program Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang diamanatkan kepada Kementerian Sosial dalam menanggulangi dampak pandemi.

Juliari mengatakan sasaran bantuan ini adalah 10 juta KPM PKH seluruh Indonesia berupa beras medium dari Bulog.

Melalui BSB, setiap KPM PKH mendapatkan 15 kg beras medium dari Bulog setiap bulan selama tiga bulan (Agustus-Oktober 2020) dengan anggaran Rp 4,5 triliun.

"Dengan bantuan ini, diharapkan KPM PKH yang sejatinya juga masyarakat dengan pendapatan rendah, bisa terbantu dalam memenuhi kebutuhan pokoknya selama pandemi," ucap Juliari.

Menurut Juliari, program BSB dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga KPM PKH di masa pandemi.

Baca juga: Cair Serentak Akhir Oktober, 351.136 Warga PKH di NTB Terima Bansos Non Tunai

"Jadi program dampak positifnya langsung terasa oleh KPM," tutur Juliari.

Seperti diketahui, untuk penanganan dampak Covid-19, Kemensos melaksanan program Jaring Pangaman Sosial dengan penyaluran Bansos Reguler, Bansos Khusus, dan Bansos Tambahan.

Bansos Reguler diluncurkan untuk penanganan kemiskinan dimana dilaksanakan sebelum masa pandemi, yakni meliputi PKH yang menjangkau 10 Juta KPM dengan aggaran Rp36,8 triliun.

Kemudian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako menjangkau 20 Juta KPM dengan anggaran Rp 43,1 trilliun.

Kemudian Bansos Khusus diluncurkan untuk membantu meringankan masyarakat terdampak Covid-19.

Penerima Bansos Khusus merupakan masyarakat miskin dan rentan miskin baik terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun Non-DTKS yang merupakan hasil pendataan pemerintah kab/kota.

Bansos Khusus meliputi Bansos Sembako (BSS) Jabotabek menjangkau 1,9 Juta KPM dengan anggaran Rp 6,8 triliun dan Bansos Tunai (BST) menjangkau 9 juta KPM dengan anggaran Rp32,4 triliun.

Terakhir adalah Bansos Tambahan untuk membantu KPM bansos reguler memenuhi sebagian kebutuhan pokok dan meningkatkan daya beli, serta menggerakkan roda perekonomian di masa pandemi.

Selain BSB, bansos tambahan lainnya adalah Bansos Tunai KPM BPNT/Program Sembako Non-PKH yang menjangkau 9 Juta KPM dengan indeks sebesar Rp500 ribu/KPM sekali salur, dengan anggaran Rp 4,5 triliun.