Laporan Wartawan Tribunnews Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Anggota DPR-RI Komisi VI dari fraksi partai Golkar, Singgih Januratmoko mengatakan masyarakat Indonesia bahkan pemerintah daerah penting memahami empat pilar kebangsaan.

Ia berujar empat pilar kebangsaan yang digagas Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia (MPR RI), merupakan empat landasan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

"Ini terdiri dari landasan ideologi, konstitusi, persatuan dan kesatuan, dan semangat keberagaman sebagai modal sosial membangun kekuatan bangsa Indonesia," kata Singgih dalam keterangannya, Kamis (5/11/2020).

Kala dua kekuatan besar dunia yakni, China dan Amerika Serikat berebut pengaruh di Laut China Selatan (LCS), Indonesia bisa terseret pusaran konflik. 

Baca juga: Kelompok Pecinta Alam SMA Negeri 68 Jakarta Tuan Rumah Kegiatan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan

Pasalnya, perairan Indonesia, sejak abad pertengahan merupakan rute perdagangan internasional. 

Konflik tersebut, meskipun Indonesia mengklaim sebagai negara netral, akan berdampak besar terhadap politik, sosial, dan ekonomi Indonesia.

“Dengan empat pilar tersebut, bangsa dan pemerintah Indonesia dapat menjaga kedaulatannya di tengah konflik negara adidaya,” kata Singgih.

Menurutnya penjajahan bukan lagi dalam bentuk invasi dan pendudukan wilayah dengan perang. 

Negara-negara maju, telah melakukan investasi besar di Indonesia. 

Baca juga: Hadiahnya Motor Harley, Event Ini Tantang Bikers Juarai Cerdas Cermat 4 Pilar Kebangsaan

Namun, tekanan politik dan ekonomi bisa menjadi alat untuk menjajah bangsa lain.

Menurut Singgih, bila tak diatur dengan seperangkat aturan yang saling menguntungkan, akan membuat bangsa Indonesia merugi.

“Namun untuk kepentingan nasional jangka panjang, bukan tak mungkin bangsa Indonesia yang merugi,” imbuhnya.

Menurutnya bila pemerintah mengacu kepada empat pilar kebangsaan MPR, pemerintah bisa cermat melihat kepentingan bangsa lain.

Bukan sekadar melihat kepentingan dalam negeri, yang membutuhkan investasi. Namun pada akhirnya bisa sangat merugikan pemerintah dan rakyat.

Singgih mengingatkan, dengan Pancasila sebagai pilar pertama, ekonomi yang berbasis gotong royong dapat dilaksanakan.

“Praktik ini sangat khas, bukan hanya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saling membantu untuk mencapai kemakmuran bersama,” pungkasnya.

 Kemakmuran tersebut tentu bukan kemakmuran untuk bangsa lain semata atau golongan tertentu, namun kemakmuran bersama. 

Singgih berkomitmen selama masa reses, dirinya terus mensosialisasikan empat pilar kebangsaan MPR, sembari menyerap aspirasi warga. 

Salah satunya, sosialisasi empat pilar kebangsaan di Kelurahan Begajah, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, pada Sabtu (26/09) lalu.

Menurutnya, dengan sosialisasi tersebut, Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, dapat dimengerti masyarakat. 

Masyarakat akhirnya memahami empat pilar kebangsaan lalu melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari.

"Sikap itu, akan menjadikan rakyat Indonesia siap dalam menghadapi konflik ekonomi dan politik negara-negara adidaya," tutupnya.