TRIBUNNEWS.COM, Jakarta - Perhutanan Sosial (hutsos) yang menjadi program andalan pemerintahan Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), terbukti memberi dampak positif bagi masyarakat.

Memasuki periode pemerintahan kedua ini, KLHK telah menyiapkan berbagai strategi baru dalam bentuk penyusunan peta jalan atau road map, untuk mempercepat distribusi akses masyarakat terhadap hutsos.

''Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Jokowi, Saya telah menugaskan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL), serta jajaran terkait lainnya, menyiapkan roadmap mengejar target percepatan dengan sisa waktu empat tahun ke depan,'' kata Menteri LHK, Siti Nurbaya, Kamis (5/11) di Jakarta.

Hingga 2024 mendatang, target perhutanan sosial 12,7 juta ha. Akhir Desember 2020 ditargetkan realisasi yang telah didistribusikan adalah 4,7 juta ha.

Ada 8 juta ha yang perlu didistribusikan hingga 4 tahun kedepan. Adapun upaya percepatan kuantitas dan peningkatan kualitas hutsos, disiapkan dari pra izin melalui program kerja bersama 'jemput bola', dan program coaching atau tim terpadu vertek bersama sampai ke tingkat tapak.

Sampai upaya pada output berupa naiknya nilai tambah dan daya saing melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan produkfitas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS).

''Saat ini telah terbentuk 7.408 KUPS. Dengan berbagai strategi percepatan, diperkirakan pada akhir tahun 2024 nanti bisa mencapai 45.500 KUPS. Selain distribusi akses dan pembentukan KUPS, tantangan juga pada program kenaikan kelas KUPS pada setiap tahunnya,'' jelas Menteri Siti.

Presiden Jokowi telah meminta dibuatkan KUPS percontohan untuk direplikasi pada KUPS lainnya agar naik kelas.

Untuk itu KLHK telah menyusun roadmap percepatan distribusi akses hutsos 2020-2024 dan menerapkan sejumlah strategi akselerasi distribusi akses dan kenaikan kelas KUPS.

Menyikapi situasi pandemi, KLHK terus bekerja dengan memodifikasi kegiatan berbasis lapangan yang ditunjang dengan kerja bersama kelompok dan program coaching kepada kelompok tani di tingkat tapak secara virtual.

''Bapak Presiden juga meminta pasca izin terus diperlukan pendampingan kelompok tani hutan, agar izin benar-benar bisa memberikan kemanfaatan ekonomi bagi masyarakat. Pada saat ini di 6.725 lokasi perhutanan sosial, telah memiliki 1.250 pendamping. Kedepan kita arahkan satu lokasi satu pendamping hutsos,'' tegas Menteri Siti.

Semua ini tentunya akan ditunjang kebijakan dari semua K/L antara lain Kemendagri, Kementan, KemenKKP, KemenKOP UKM, KemenBUMN (HIMBARA), Kemendag serta offtaker klaster komoditi KUPS baik BUMN maupun BUMS.

Terbukti dari berbagai komoditas hutsos ternyata dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemenuhan kebutuhan nasional. Diantaranya untuk komoditas Buah-buahan 55,27%, kayu-kayuan 9,63%, tanaman pangan 6,28%, gula aren 6,28%, kopi 4,67% dan madu 2,95%.

Bahkan beberapa komoditi sudah bisa melakukan ekspor, seperti minyak kayu putih ke Singapura, gula semut (Aren) ke Eropa, gaharu dan madu ke timur tengah dan ASEAN, serta masih banyak komoditi lainnya seperti kayu manis, pala (rempah-rempah) dan kopi.