Di samping itu, kata Menteri Siti, negara mempunyai kewajiban untuk mengurangi emisi karbon. Saat ini, usaha Indonesia dalam mengurangi emisi karbon tersebut, dapat dinilai dengan uang oleh dunia internasional.

"Jadi yang penting itu sekarang kita menanam mangrovenya dulu. Pemerintah tengah menyiapkan skema dan perhitungan yang tepat agar masyarakat mendapatkan nilai ekonomi karbon juga," kata Siti Nurbaya.

Menteri Siti mengungkapkan, kegiatan PKPM mendapat respons yang bagus. Pemerintah merencanakan akan menanam sampai 600.000 hektar.

"Sekarang baru 15.000 hektar, semula tahun ini akan 63.000 hektar. Kita dapat melihat faktanya di lapangan, memang program ini baik dan berguna bagi masyarakat," ungkapnya.

Terkait hal ini, Ketua KTH Segara Biru, Fahruri, mengatakan masyarakat yang tergabung dalam kelompok, sangat terbantu perekonomiannya. Dia mengungkapkan, masih banyak di wilayah tersebut yang perlu ditanami mangrove.

"Mudah-mudahan program seperti ini bisa dilanjutkan, karena selain meningkatkan ekonomi masyarakat, tambak pun menjadi asri," katanya.

Sementara itu, Dirjen DAS dan Rehabilitasi Hutan, Hudoyo, menjelaskan KLHK memperluas cakupan kegiatan Padat Karya (PK/cash for work) di 34 provinsi.

Hal ini dalam rangka mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui kegiatan penanaman mangrove, senilai Rp 406, 1 Milyar, seluas 15.000 Ha.

"Program PEN Padat Karya Penanaman Mangrove ini bertujuan melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat pesisir," ujar Hudoyo.

Selain dalam penanaman, kegiatan padat karya setiap tahun dilaksanakan KLHK melalui rehabilitasi hutan dan lahan, pembuatan bangunan sipil teknis konservasi tanah dan air, pembuatan dan penanaman kebun bibit rakyat (KBR), yang melibatkan masyarakat lebih dari 5,9 juta HOK setiap tahun.