Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah telah mengumumkan Indonesia resmi mengalami resesi pada bulan November 2020 setelah BPS mengumumkan bahwa pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga minus 3,49 persen.

Adapun suatu negara dinyatakan resesi ketika pertumbuhan ekonominya mengalami negatif pada dua kuartal berturut-turut.

Terkait hal itu, anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS Anis Byarwati mengatakan pemerintah harus bekerja lebih keras dalam menanggulangi atau meminimalisir dampak resesi.

"Kita apresiasi kerja keras pemerintah untuk menangkal terjadinya resesi. Namun karena resesi ini dialami oleh hampir semua negara di dunia, maka fokus kita bukan pada resesinya akan tetapi bagaimana kita bisa meminimalisir dampak dari resesi ini," ujar Anis, dalam keterangannya, Senin (9/11/2020).

Dengan melihat empat variable pertumbuhan ekonomi yakni konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, eksport-import, dan investasi, Anis mengingatkan bahwa dampak dari resesi yang paling dikhawatirkan adalah lonjakan pengangguran yang cukup tinggi yang berdampak pada lonjakan jumlah masyarakat miskin.

Baca juga: Wakil Ketua MPR: Pemerintah Harus Buktikan Bisa Perbaiki Ekonomi Resesi dengan Omnibus Law

Sementara untuk daya beli, politikus senior PKS itu menilai tidak semua masyarakat kehilangan daya belinya.

Menurutnya ada sebagian masyarakat yang memiliki tabungan atau memiliki pendapatan yang cukup untuk belanja kebutuhannya, hanya saja mereka menahan belanjanya karena wabah masih berlanjut.

"Karenanya, saya mengusulkan kepada pemerintah agar perhatian lebih diberikan kepada masyarakat yang terkena dampak paling parah dari pandemi ini," ungkapnya.

Selain itu, Anis mengatakan dunia usaha juga perlu dorongan atau bantuan pemerintah untuk bisa bertahan dimasa pandemi ini.

Perumahan karyawan atau PHK nyatanya berdampak langsung hingga membuat konsumsi masyarakat menurun yang juga berimbas kepada pertumbuhan ekonomi yang menurun.

Menurutnya selama ini ekonomi Indonesia terlalu bertumpu pada aspek konsumsi. Tercatat, kontribusi konsumsi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 57 persen.

Sementara kontribusi belanja pemerintah tidak sampai 10 persen.

"Jadi ketika konsumsi rumah tangga anjlok, otomatis yang lain juga terbawa. Meski data BPS mencatat di kuartal ketiga tahun ini belanja pemerintah menunjukkan kenaikan,al akan tetapi belum cukup untuk melakukan ekspansi di dalam rangka mendorong konsumsi masyarakat," kata dia.

Hal-hal tersebut, kata dia, menjadikan pemerintah harus berfikir ulang tentang aspek yang harus diberikan fokus dalam masa resesi ini.

Anis sendiri melihat yang paling realistis saat ini adalah bagaimana pemerintah bisa membantu masyarakat menghadapi resesi selama pandemi dan kemudian membantu mereka untuk tidak kehilangan daya belinya.

Baca juga: Resesi di Tengah Pandemi, F-PKS Minta Pemerintah Tak Hanya Sekedar Jaga Daya Beli Masyarakat

Anis meyakini bahwa pemerintah sudah punya strategi yang disiapkan mengingat Komisi XI sudah sering menyampaikan secara langsung kepada Menteri Keuangan tentang pentingnya pemerintah menjaga daya beli karena sampai saat ini konsumsi menjadi penopang ekonomi nasional.

Legislator dari daerah pemilihan Jakarta Timur ini turut menegaskan bahwa di masa yang akan datang, perlu ada harapan yang lain sebagai pengganti konsumsi untuk pertumbuhan ekonomi nasional.

"Belanja pemerintah bisa didorong sehingga jumlahnya naik, investasi yang sekarang masih negatif juga bisa ditingkatkan. Begitu juga sector UMKM yang jumlahnya sangat besar yaitu 99 persen dari jumlah pelaku ekonomi nasional, harus benar-benar diberi bantuan dan perhatian," ujarnya.