Terakhir, gugatan tersebut merupakan sinyal simbolik perlawanan secara hukum yang berkeadaban, di saat menguatnya sikap otoriter negara yang sekaligus semakin melumpuhkan moralitas demokrasi.

Diberitakan sebelumnya, Busyro dkk menggugat keputusan Mendagri Tito, KPU, dan Komisi II DPR yang tetap melanjutkan Pilkada pada 9 Desember 2020 ke PTUN Jakarta.

Gugatan bernomor 203/G/TF/2020/PTUN.JKT itu didaftarkan pada Jumat (6/11/2020).

Mereka menilai keputusan Mendagri, KPU, dan Komisi II DPR yang tetap melanjutkan pilkada sebagai perbuatan melawan hukum.

"Menyatakan tindakan yang dilakukan oleh tergugat I (Komisi II DPR), II (Mendagri), dan III (KPU) untuk melanjutkan tahapan Pilkada serentak 2020, di tengah situasi penyebaran wabah COVID-19 yang masih belum terkendali, adalah perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan," bunyi gugatan Busyro dkk seperti dikutip dari laman SIPP PTUN Jakarta.

Busyro dkk meminta majelis hakim PTUN agar memerintahkan Mendagri, KPU, dan Komisi II DPR menunda Pilkada sampai pandemi corona terkendali.

"Memerintahkan tergugat I, II dan III untuk menunda pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, setidak-tidaknya sampai terbentuknya konsensus publik yang menyatakan situasi darurat pandemi telah terlewati dan penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia terkendali dan atau telah sesuai dengan standar WHO," lanjut gugatan Busyro dkk.