TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah nama muncul dan diusulkan menjadi calon ketua umum Partai Masyumi yang baru-baru ini diaktifkan kembali. Ahmad Yani, satu di antara deklarator Partai Masyumi mengungkapkan, nama Ustaz Abdul Somad (UAS), Ustaz Zaitun Rasmin hingga Ustaz Bachtiar Nasir diusulkan menjadi kandidat calon ketua umum Partai
Masyumi.

"Berbagai nama usulan termasuk salah satu usul untui menjadi itu (calon ketua umum),
termasuk Ustaz Abdul Somad, Bachtiar Nasir, Ustaz Zaitun. Banyak beberapa tokoh-
tokoh ulama dan juga ada tokoh-tokoh intelektual lain yang diusulkan," kata Yani saat
dihubungi Tribun, Senin (9/11/2020).

"Tapi itu belum final, itu nanti diputuskan oleh rapat Majelis Syuro Partai Masyumi,"
lanjutnya.

Ahmad Yani mengatakan, berbagai nama usulan untuk menjadi calon ketua umum Masyumi
terlebih dahulu akan didiskusikan Majelis Syuro Partai Masyumi.

Saat ini, Majelis Syuro sudah terbentuk dan baru ada sekitar 35 orang yang menjadi anggota.

"Jadi memang banyak usulan usulan, kan belum, pemilihan eksekutif itu nanti setelah
Majelis Syuro terbentuk secara keseluruhan dan lengkap," ujarnya.

"Baru kemarin juga terbentuk Majelis Syuro. Anggota-anggota Majelis Syuro, baru
kemarin sekitar 35 orang harus ada konfirmasi lagi dengan calon calon anggota Majelis
Syuro yang lain," kata Yani.

Baca juga: Ahmad Yani: UAS dan Bachtiar Nasir Diusulkan Jadi Calon Ketua Umum Partai Masyumi

Ahmad Yani juga angkat bicara mengenai isu anggota KAMI yang akan bergabung
dengan Partai Masyumi. Yani menegaskan, KAMI tidak ada hubungannya dengan
Partai Masyumi yang baru saja dideklarasikan untuk diaktifkan kembali.

"KAMI tidak ada hubungannya sama sekali dengan Masyumi," ucapnya.

Baca juga: Ahmad Yani: KAMI Tidak Ada Hubungannya dengan Partai Masyumi

Namun, Yani tidak mempermasalahkan jika nantinya ada anggota KAMI yang merapat
ke Partai Masyumi. Ia melihatnya hal itu sebagai sikap individu, bukan mewakili KAMI.

Di sisi lain, KAMI juga tidak mempermasalahkan jika ada kepentingan yang sama
diperjuangkan oleh Partai Masyumi.

"KAMI itu baru bediri deklarasi itu tanggal 18 Agustus 2020. Sifat organisasi KAMI itu adalah organisasi gerakan moral intelektual, bukan gerakan partai politik," ucapnya.

"Andai pun ada orang-orang Masyumi yang aktif di KAMI itu adalah orang-orang yang
bersifat individu-individu," pungkasnya.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menanggapi
terkait pendirian Partai Masyumi yang dideklarasikan di Jakarta pada Sabtu (7/11/2020) lalu.

Mahfud menilai deklarasi tersebut boleh dilakukan karena Partai Masyumi bukan partai
terlarang.

Ia mengatakan yang penting bagi Partai Masyumi adalah memenuhi syarat dan
verifikasi faktual.

"Ada yang mendeklarasikan pendirian Partai Masyumi. Apa boleh? Tentu saja boleh sebab dulu Masyumi bukan partai terlarang melainkan partai yang diminta bubar oleh Bung Karno. Beda dengan PKI yang jelas-jelas dinyatakan sebagai partai terlarang. Bagi Masyumi yang penting memenuhi syarat dan verifikasi faktual," kata Mahfud.

Dalam rangkaian cuitan tersebut Mahfud juga menjelaskan sejarah pembubaran Partai
Masyumi.

Menurutnya pada 1960 mengeluarkan aturan yang menyatakan pembubaran
Partai Masyumi di antaranya karena sejumlah tokoh Partai Masyumi dituding terlibat
dalam pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI).

Namun pada saat itu, kata Mahfud, Partai Masyumi menolak karena tokoh-tokoh yang
dituding terlibat sudah lama tidak aktif di partai.

"Atas permintaan Presiden, Ketua MA Wirjono Prodjodikoro mengeluarkan fatwa: Masyumi dan PSI membubarkan diri sesuai PNPS," kata Mahfud.

Tapi enam tahun setelah Bung Karno jatuh (1966), kata Mahfud, Wirjono Prodjodikoro
mengeluarkan petisi bahwa perintah pembubaran Masyumi dan PSI oleh Presiden itu
bertentangan dengan Konstitusi.

"Meski begitu, jika nanti ada Masyumi lagi tentu tak ada kaitan organisatoris dengan Masyumi yang dulu," kata Mahfud.

Cari Dana

Terpisah, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menyebut
partai Islam kerap mengalami kesulitan dalam mencari pendanaan untuk menggerakan
roda partai semakin besar.

Yusril menyoroti lahirnya Partai Masyumi Reborn yang dideklarasikan KH Cholil Ridwan
dan beberapa tokoh pada 7 November 2020.

"Saya menghormati hak setiap orang untuk mendirikan partai politik sebagai bagian dari upaya untuk melaksanakan kehidupan demokrasi di negara kita ini," ujar Yusril.

Menurutnya, munculnya nama Partai Masyumi digunakan kembali pada era reformasi
setelah dibubarkan pada1960, bukanlah baru pertama kali terjadi.

Pada 1999, kata Yusril, sudah pernah ada nama Masyumi dan ikut Pemilu 1999.

"Begitu juga nama Masyumi Baru pernah pula digunakan dan juga ikut dalam Pemilu
1999. Hasilnya tidak begitu menggembirakan," tuturnya.

Sekarang kedua partai itu, kata Yusril, baik Masyumi maupun Masyumi Baru, mungkin
masih berdiri sebagai partai politik berbadan hukum yang sah dan terdaftar di
Kemenkumham. Tetapi dalam beberapa kali Pemilu terakhir sudah tidak aktif lagi.

"Saya sendiri ikut mendirikan PBB pada tahun 1998 dan terus ikut Pemilu sejak 1999
sampai Pemilu terakhir tahun 2019. PBB sendiri tidak menyebut dirinya Masyumi,
Masyumi Baru atau Masyumi Reborn," tuturnya.

"PBB adalah partai baru yang menimba inspirasi dari Partai Masyumi. Sebab saya
yakin, zaman sudah berubah. Situasi politik sudah sangat berbeda dengan zaman
tahun 1945-1960 ketika Masyumi ada," sambungnya.

Yusril menyebut, mendeklarasikan berdirinya partai memang mudah, tetapi mengelola,
membina dan membesarkan partai tidaklah mudah.

Hal itu terjadi, karena orientasi politik rakyat Indonesia sudah banyak berubah, dimana tidak lagi terbelah pada perbedaan ideologi yang tajam seperti tahun 1945-1960.

"Masyarakat kini bahkan lebih praktikal (untuk tidak mengatakan pragmatik) dalam menjatuhkan pilihan politik. Sebagian malah transaksional, anda sanggup kasi apa dan berapa dan kami akan tentukan sikap kami seperti apa," ujarnya.

Karena itu, sebut Yusril, partai politik memerlukan dana yang besar untuk bergerak.

"Bagi Partai Islam, memperoleh dana yang besar itu sulit. Sebagian besar umat Islam
hidup dalam kekurangan. Yang punya dana besar itu para cukong, para pengusaha
dalam maupun dalam negeri," papar Yusril.

"Sepanjang pengalaman saya, tidak ada ada para cukong dan para pengusaha besar
itu yang sudi mendanai Partai Islam. Makanya, partai-partai Islam itu hidupnya ngos-
ngosan. Zaman sekarang sangat jarang ada anggota partai membayar yuran anggota
seperti zaman dulu. Dunia sudah berubah," tutur Yusril.

Meski sulit mencari pendanaan, Yusril melihat KH Cholil Ridwan dan tokoh lainnya pasti
akan bekerja keras membangun cabang-cabang, serta merekrut anggota di tengah
Pademi Covid 19 agar dapat disahkan sebagai partai yang berbadan hukum oleh
Kemenkumham.

Lalu kemudian ikut verifikasi lagi oleh KPU untuk bisa atau tidak ikut Pemilu 2024.

"Bagi saya, mempertahankan ke PBB yang struktur partainya sudah menjangkau
seluruh provinsi dan kabupaten/kota di tanah air saja sudah sangat sulit."

"Karena itu, saya justru berpikir bagaimana caranya partai-partai Islam yang ada ini dapat bersatu memikirkan bagaimana caranya agar partai Islam ini tetap eksis di negara masyoritas Muslim ini," kata Yusril.

"Membuat partai baru bagi saya sangatlah berat. Mudah-mudahan tidak demikian bagi
KH Cholil Ridwan dan para tokoh deklarator yang bersama beliau telah mendeklarasikan berdirinya kembali Masyumi tanggal 7 November kemarin," ujarnya. (Tribun Network/gta/mam/sen/wly)