Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Rizieq Shihab Pulang

Politikus PKB Sebut Rekonsiliasi HRS dan Pemerintah Harus Sesuai Hukum, Tak Ada Kompromi

Politikus PKB Abdul Kadir Karding menyebut rekonsiliasi Habib Rizieq Shihab (HRS) dan pemerintah, tidak boleh melanggar hukum

Politikus PKB Sebut Rekonsiliasi HRS dan Pemerintah Harus Sesuai Hukum, Tak Ada Kompromi
(TribunnewsBogor.com/Naufal Fauzy)
Kedatangan Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab di Puncak Bogor disambut ribuan simpatisan, Jumat (13/11/2020). (TribunnewsBogor.com/Naufal Fauzy) 

 
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus PKB Abdul Kadir Karding menyebut rekonsiliasi Habib Rizieq Shihab (HRS) dan pemerintah, tidak boleh melanggar hukum ataupun aturan yang sudah berlaku di Indonesia. 

"Anggaplah memang harus rekonsiliasi, ya rekonsiliasi saja. Tinggal maunya apa? Asal jangan minta tidak sesuai dengan aturan hukum dan pakem kira selama ini," ujar Karding saat webinar, Jakarta, Minggu (15/11/2020).

Menurutnya, permintaan HRS agar Abu Bakar Ba'asyir dan petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) sebagai syarat rekonsiliasi ke pemerintah, hal tersebut bentuk melangar hukum. 

"Kalau dalam proses pengadilan itu tidak boleh. Dalam proses hukum KAMI yang ditangkap, itu mau dibebasin sekarang, tidak mungkin karena pemerintah akan melanggar hukum. Tidak boleh pemerintah melanggar hukum," papar Karding.

Baca juga: Pengamat Sebut Perbedaan Habib Rizieq Shihab dan Jokowi Tak Akan Selesai Meski Ada Rekonsiliasi

Ia menyebut, pemerintah dapat saja mengabulkan keinginan dari HRS jika yang diminta tidak melanggar hukum dan aturan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

"Kita dengerin, kita kerjakan, tetapi jangan minta di luar ketentuan hukum dan pakem NKRI. Tidak bisa, tidak ada kompromi," ucap Karding. 

Sebelumnya, Sebelumnya, HRS meminta kepada pemerintah agar membebaskan sejumlah ulama dan aktivis yang ditahan.

Habib Rizieq pun menyebut sejumlah nama untuk dibebaskan. Seperti, Abu Bakar Baasyir hingga Habib Bahar bin Smith.

Menurut Habib Rizieq, permintaan itu sebagai salah satu syarat untuk membuka dialog atau rekonsiliasi.

Baca juga: Keluarga Rizieq Shihab Klaim Sudah Bayar Denda Langgar Protokol Covid-19 Rp 50 Juta Saat Maulid Nabi

Halaman
12
Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Hendra Gunawan
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas