Siapa Pihak yang Kabarnya Kerap Menghambat Jokowi Dialog dengan Rizieq Shihab?
Haikal Hassan mempertanyakan pihak yang berada di balik langkah-langkah yang mencoba menghambat niatan Rizieq Shihab tersebut.
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekjen HRS Centre, Haikal Hassan atau Babe Haikal mengatakan sejak tahun 2017 sebenarnya Pimpinan FPI Rizieq Shihab sudah ingin berdialog dengan Presiden Jokowi.
Namun demikian, menurut Haikal Hassan, selalu ada pihak yang menghambat.
"Saya dengan jelas mengatakan tidak disukai oleh negara, karena selalu mendapatkan hambatan. Sejak tahun 2017, Habib Rizieq itu pengin dialog tapi selalu ada yang menghambat," jelas Haikal dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC), Selasa (17/11/2020) seperti dilansir TribunWow.
Haikal Hassan mengatakan bahwa sebenarnya dari pihak Rizieq Shihab sudah menyatakan siap untuk berdialog dengan pemerintah, termasuk melakukan rekonsiliasi jika memang diperlukan.
Haikal Hassan mempertanyakan pihak yang berada di balik langkah-langkah yang mencoba menghambat niatan Rizieq Shihab tersebut.
Baca juga: FPI Bilang Rizieq Shihab Belum Perlu Dites Covid-19
Kondisi tersebut membuat kesan bahwa sosok Rizieq Shihab begitu tidak diharapkan keberadaannya.
"Jujur-jujuran saja siapa yang menghambat itu, toh Pak Jokowi tidak anti-anti banget," kata Haikal Hassan.
"Pak Jokowi tolong dengar ini, tahun 2017 kami ingin diskusi, 'enggak bisa'. Habib Rizieq baru pulang pertama kali lagi capek-capek pegang mic langsung berkata, 'kami ingin berdialog', tapi lihat sambutannya, tidak ada rekonsiliasi. Istana lho yang mengatakan," jelasnya.
Belum ada penjelasan dari pihak Istana Presiden soal ini.
Simak videonya mulai menit ke- 6.37
Rizieq Shihab Siap Rekonsiliasi
Diberitakan sebelumnya, Rizieq Shihab menyatakan siap berkonsiliasi dengan pemerintah.
Kepastian tersebut diungkapkan langsung oleh Rizieq Shihab dalam kanal YouTube Front TV, Rabu (12/11/2020).
Dilansir TribunWow.com, namun sebelum melakukan rekonsiliasi, Rizieq Shihab memberikan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pemerintah.