TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi arahan kepada jajarannya agar mengurangi libur akhir tahun 2020, termasuk cuti bersama dan libur pengganti Hari Raya Idul Fitri.

Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy setelah rapat terbatas (Ratas) Laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Senin (23/11/2020).

"Kemudian yang berkaitan dengan masalah libur, cuti bersama akhir tahun termasuk libur pengganti cuti bersama Hari Raya Idul Fitri, Presiden memberikan arahan supaya ada pengurangan," terang Muhadjir Effendy dalam video yang diunggah kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (23/11/2020).

Dikatakan Muhadjir Effendy, Jokowi juga meminta agar Kemenko PMK, kementerian dan lembaga terkait segera melakukan rapat koordinasi terkait pengurangan libur.

Selain itu, Jokowi juga menyinggung soal capaian Indonesia dalam penanganan Covid-19, yang mana per tanggal 22 November 2020 ada peningkatan yang relatif positif.

Rata-rata kasus aktif Covid-19 di Indonesia menjadi 12,78 persen, angka tersebut lebih rendah dari rata-rata kasus aktif di dunia, yakni sebesar 28,41 persen.

Baca juga: Politikus PKS: Pemerintahan Jokowi Tak Memiliki Kejelasan Strategi Tangani Covid-19

Baca juga: Pantau Penerapan Protokol Kesehatan di Sekolah, Menko PMK: Jangan Lupa Pakai Masker

Kemudian rata-rata kesembuhan pun berada di angka 84,03 persen, lebih baik dari rata-rata kesembuhan di dunia yang sebesar 69,20 persen.

Jokowi meminta indikator-indikator tersebut untuk dipertahankan dan diupayakan menjadi lebih baik lagi.

"Tentu saja ini indikator-indikator yang sangat positif, karena itu Presiden meminta supaya indikator ini dipertahankan dan diupayakan semakin baik," ujar Muhadjir Effendy.

Selanjutnya, Jokowi berpesan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Polri, dan seluruh jajarannya untuk memberikan perhatian khusus pada Pilkada yang akan berlangsung 9 Desember 2020 mendatang.

Gubernur, pemerintah daerah (Pemda), pemerintah kabupaten/kota (Pemkab/Pemkot) juga diminta untuk melaksanakan keseimbangan antara penanganan Covid-19 dengan pemulihan ekonomi nasional.

Oleh sebab itu, Jokowi memberi arahan untuk pengupayaan penciptaan lapangan kerja dan memulihkan lapangan kerja, meningkatkan konsumsi rumah tangga melalui peningkatan kinerja UMKM.

Soal Vaksin Covid-19 Jokowi Ingin Proses Distribusi Berjalan Aman dan Lancar

Dalam pembukaan Ratas Laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Senin (23/11/2020), Presiden Jokowi menyampaikan poin-poin yang akan dievaluasi dalam rapat tersebut, di antaranya soal vaksin virus corona.

Jokowi ingin jajarannya mengevaluasi mekanisme dan proses distribusi vaksin Covid-19 ke daerah-daerah.

Menurut Jokowi, sangat penting untuk memastikan agar perjalanan vaksin bisa berjalan aman dan lancar.

"Dan yang paling penting menurut saya terus dilihat, dievaluasi mekanisme dan proses distribusi dari vaksin," kata Jokowi masih melansir sumber yang sama.

"Yang menurut saya paling penting, agar perjalanan vaksin ke daerah ini bisa berjalan aman dan lancar," lanjutnya.

Adapun Jokowi sebelumnya telah meninjau lokasi simulasi vaksin Covid-19 di Puskesmas Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/11/2020).

Jokowi mengatakan, dirinya akan meninjau kembali lokasi simulasi sehingga saat pelaksanaan nanti kondisi sudah sangat baik.

"Kemarin saya lihat simulasi vaksinasi, saya lihat di lapangan sudah baik, dan saya minta simulasi ini terus dilakukan, saya akan mengecek mungkin satu atau dua kali lagi sehingga nanti saat pelaksanaan betul-betul pada kondisi yang sudah sangat baik," terangnya.

Baca juga: Jokowi Pastikan Proses Administrasi dan Pembayaran Vaksin Covid-19 Mestinya Sudah Dilakukan

Baca juga: Vaksin Covid-19 Didistribusikan Desember 2020, Muhadjir: Jangan Dibayangkan Setiap Orang Divaksin

(Tribunnews.com/Rica Agustina)