Arief Poyuono : Prabowo Berbusa-Busa Sebut RI Stadium Empat Korupsi, Tapi Anak Buahnya Ditangkap KPK
Arief Poyuono sebut penangkapan Edhy jadi pelajaran bagi Prabowo Subianto sebagai bos besar Edhy, justru anak buahnya sendiri yang kena OTT KPK.
Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Theresia Felisiani
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus Gerindra Arief Poyuono turut menyoroti penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo oleh KPK, terkait dugaan korupsi ekspor benih lobster.
Menurut Arief, penangkapan Edhy membuktikan KPK menjadi mesin terbaik di Indonesia dalam menangkap koruptor dan perlu didukung masyarakat.
Apalagi sekarang melakukan operasi tangkap tangan kader Partai Gerindra yang dekat dengan Prabowo Subianto.
Baca juga: Menteri Edhy Diciduk KPK, Komisi III DPR: Hukum Acara Pidana Menganut Asas Praduga Tak Bersalah
"Ini pelajaran besar sekaligus tabokan besar bagi Prabowo (Ketum Gerindra) sebagai bos besarnya Edhy Prabowo, bahwa ternyata mulut yang sudah berbusa-busa dengan mengatakan korupsi di Indonesia sudah stadium empat, ternyata justru Edhy Prabowo anak buahnya dan asli didikan Prabowo sendiri justru menjadi menteri pertama di era Jokowi yang terkena operasi tangkap tangan," papar Arief dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (25/11/2020).
Arief menyebut, sejak awal Prabowo Subianto yang katanya ingin Indonesia bersih dari KKN, harusnya mengingatkan dan melarang para kadernya maupun keluarganya memanfaatkan kekuasaan untuk berbisnis.
"Contoh saja izin ekspor lobster banyak yang diberi izin kepada perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan kader Gerindra dan keluarga. Tapi nyata justru mendiamkan saja dan bisu seribu bahasa," ujarnya.
Baca juga: Istana Tunggu Kejelasan Status Menteri Edhy Prabowo Dalam Kasus di KPK
Oleh sebab itu, kata Arief, dengan ditangkapnya Edhy Prabowo, maka tamat sudah cita-Cita Prabowo Subianto jadi presiden Indonesia, karena hal ini akan berpengaruh terhadap elektabilitas Partai Gerindra .
"Dengan itu Prabowo Subianto harus bertanggung jawab kepada masyarakat pemilih Gerindra atas ketidakmampuan menjaga disiplin para kadernya, hingga berpotensi besar menghancurkan marwah partai. Atau jika Prabowo genteleman, dia harus mundur dari kabinet Jokowi - Ma'ruf Amin, serta mundur dari Gerindra," tutur Arief.