Politikus Gerindra: Prabowo Subianto Harus Mundur dari Jabatan Menteri dan Partai
Arief Poyuono turut menyoroti penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo oleh KPK, terkait dugaan korupsi ekspor benih lobster.
Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Malvyandie Haryadi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus Gerindra Arief Poyuono turut menyoroti penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo oleh KPK, terkait dugaan korupsi ekspor benih lobster.
Menurut Arief, penangkapan Edhy membuktikan KPK menjadi mesin terbaik di Indonesia dalam menangkap koruptor dan perlu didukung masyarakat.
Apalagi sekarang melakukan operasi tangkap tangan kader Partai Gerindra yang dekat dengan Prabowo Subianto.
Baca juga: Menteri Edhy Diciduk KPK, Komisi III DPR: Hukum Acara Pidana Menganut Asas Praduga Tak Bersalah
"Ini pelajaran besar sekaligus tabokan besar bagi Prabowo (Ketum Gerindra) sebagai bos besarnya Edhy Prabowo, bahwa ternyata mulut yang sudah berbusa-busa dengan mengatakan korupsi di Indonesia sudah stadium empat, ternyata justru Edhy Prabowo anak buahnya dan asli didikan Prabowo sendiri justru menjadi menteri pertama di era Jokowi yang terkena operasi tangkap tangan," papar Arief dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (25/11/2020).
Arief menyebut, sejak awal Prabowo Subianto yang katanya ingin Indonesia bersih dari KKN, harusnya mengingatkan dan melarang para kadernya maupun keluarganya memanfaatkan kekuasaan untuk berbisnis.
"Contoh saja izin ekspor lobster banyak yang diberi izin kepada perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan kader Gerindra dan keluarga. Tapi nyata justru mendiamkan saja dan bisu seribu bahasa," ujarnya.
Baca juga: Istana Tunggu Kejelasan Status Menteri Edhy Prabowo Dalam Kasus di KPK
Oleh sebab itu, kata Arief, dengan ditangkapnya Edhy Prabowo, maka tamat sudah cita-Cita Prabowo Subianto jadi presiden Indonesia, karena hal ini akan berpengaruh terhadap elektabilitas Partai Gerindra.
"Dengan itu Prabowo Subianto harus bertanggung jawab kepada masyarakat pemilih Gerindra atas ketidakmampuan menjaga disiplin para kadernya, hingga berpotensi besar menghancurkan marwah partai. Atau jika Prabowo genteleman, dia harus mundur dari kabinet Jokowi - Ma'ruf Amin, serta mundur dari Gerindra," tutur Arief.
Gerindra belum bisa berkomentar
Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan belum bisa berkomentar lebih jauh terkait penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dasco mengatakan pihaknya baru mendapatkan kabar tersebut melalui media massa, karenanya, Gerindra masih menunggu informasi dari pihak KPK terlebih dahulu.
"Pertama, kami baru mendengar berita soal kader kami yang menjadi menteri KKP itu (ditangkap) baru dari media massa, baik media cetak, online, maupun televisi," ujar Dasco, kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/11/2020).
"Nah untuk itu kami dari Partai Gerindra belum bisa berkomentar lebih jauh. Kami masih menunggu informasi yang valid dari KPK tentang itu," imbuhnya.
Baca juga: OTT KPK Sempat Libur 9 Bulan, Novel Baswedan Kagetkan Publik Tangkap Menteri KKP Edhy Prabowo
Baca juga: Prabowo Sudah Tahu Kabar Edhy Prabowo Ditangkap KPK
Dasco lantas meminta semua pihak termasuk awak media yang gencar menanyakan perihal Edhy Prabowo untuk bersabar menunggu perkembangan lanjutan dari KPK.