TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah berhati-hati dalam memutuskan kebijakan soal libur panjang akhir tahun 2020 dan memikirkan langkah antisipatifnya mencegah penyebaran Covid-19.

"Setiap keputusan harus berbasis data dan mempertimbangkan berbagai aspek. Pastikan segala sesuatunya sudah dipikirkan langkah antisipasi dampaknya. Libur panjang akan membuat masyarakat melakukan mobilitas antardaerah untuk tujuan silaturahim keluarga atau wisata. Kita tidak ingin hal ini justru memicu lonjakan kasus Covid-19," kata Netty dalam keterangannya kepada Tribunnews.com, Jumat (26/11/2020).

Netty meminta pemerintah agar melakukan penelusuran terkait lonjakan kasus pada masa liburan agar penyebabnya dapat diketahui secara menyeluruh.

"Perlu ditelusuri apa penyebab lonjakan kasus pada masa libur panjang tersebut? Apakah akibat mobilitas masyarakat yang tinggi ke luar daerah dan ke tempat wisata? Atau terjadinya lonjakan kasus seiring dengan adanya penambahan jumlah testing yang dilakukan pemerintah," jelasnya.

Baca juga: Fraksi PKS DPR RI: Normalisasi Hubungan dengan Israel Bentuk Pengkhianatan Terhadap UUD 1945

Sebagaimana diketahui, berapa pekan lalu pemerintah memenuhi janji target ideal testing atau pemeriksaan terhadap 30 ribu orang per hari.

Sebelumnya, 28 Oktober hingga 3 November 2020 menunjukkan rata-rata testing hanya di angka 26 ribu orang per hari.

Netty juga berharap pemerintah melakukan skema antisipasi dan semakin mengetatkan pengawasan protokol kesehatan (Prokes), jika memang wacana libur panjang akhir tahun direalisasikan.

"Harus ada ketegasan dalam pengawasan prokes di tempat-tempat yang diperkirakan ramai dikunjungi, seperti rest area, hotel dan tempat wisata. Buat juknis prokes yang jelas di tempat-tempat tersebut. Harus ada sanksi yang tegas ke pengelola jika mereka melanggar prokes. Kita tidak boleh ambil risiko dengan membiarkan pelanggaran prokes," katanya.

Terakhir, Netty berharap pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkoordinasi dalam melakukan pengawasan protokol kesehatan pada saat libur panjang akhir tahun 2020.

"Lakukan sinergi dan kolaborasi dalam melakukan testing dan tracking. Siapkan testing secara acak di tempat tujuan wisata, rest area dan tempat publik lainnya. Pastikan sarana prasarana prokes seperti masker, alat cuci tangan dan penanda jarak tersedia dan mudah diakses" ujarnya.

Terkait rencana presiden Jokowi untuk mengurangi libur panjang akhir tahun, Wakil Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menyambut baik instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengurangi libur panjang akhir tahun ini.

Apalagi kebijakan itu menurut Ketua DPP Golkar ini, pengurangan libur panjang akhir tahun betujuan untuk memotong mata rantai penularan Covid-19 di Indonesia.

“Saya kira kebijakan pengurangan libur panjang akhir tahun ini perlu dipertimbangkan. Hal ini semata-mata untuk menghindari dan memotong mata rantai penularan Covid-19,” ujar Ace Hasan ketika dihubungi Tribunnews.com, Selasa (24/11/2020).

Dia mengatakan, pengalaman libur panjang yang lalu bisa menjadi cermin yang baik bagi semua elemen negara ini untuk mencegah terjadi lonjakan kasus Covid-19.