Ini Alasan Mentan Syahrul Gantikan Luhut jadi Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo ditunjuk sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim (sementara) menggantikan Menko Marves Luhut.
Penulis: Inza Maliana
Editor: Sri Juliati
TRIBUNNEWS.COM - Menteri Sekretaris Negara, Pratikno menunjuk Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim (sementara).
Syahrul menggantikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan.
Adaun penunjukkan tersebut tertuang dalam dalam Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-918/M.Sesneg/D-3/AN.00.03/12/2020.
Baca juga: Menteri Luhut dan Erick Thohir Tiba di Tokyo Jepang
Baca juga: Menteri KKP Ad Interim, Luhut Pandjaitan Minta Kebijakan Ekspor Benih Lobster Dievaluasi
Surat bertanggal 2 Desember 2020 itu ditandatangani Pratikno.
"Dengan hormat kami beritahukan Bapak Presiden berkenan menunjuk Menteri Pertanian untuk menggantikan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim," tulis Pratikno dalam surat tersebut.
Dalam surat itu, tertulis penunjukkan Syahrul sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim berkaitan dengan surat Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi nomor B-3863/MARVES/MARITIM/RT.01.00/XI/2020 tertanggal 22 November 2020.
Surat tersebut berisi permohonan izin kepada Presiden, Menko Luhut Pandjaitan akan melakukan perjalanan dinas luar negeri selama 2-10 Desember 2020.
Sehingga Presiden diminta menunjuk Syahrul sebagai pengganti sementara.
"Pada intinya memohon izin kepada Bapak Presiden untuk melakukan perjalanan dinas ke luar negeri pada tanggal 2-10 Desember 2020," tulis Praktino.
Baca juga: Pengamat Perkirakan Kursi KKP Tak Lagi Milik Gerindra, Prediksinya 3 Partai Ini Berpeluang
Baca juga: Pengamat Prediksi Jokowi Lebih Pilih Sandiaga Uno Ketimbang Fadli Zon untuk Jadi Menteri KKP
Penunjukkan Syahrul ini pun dibenarkan oleh Juru Bicara Menko Marves, Jodi Mahardi.
Jodi menyebut, selama 2-10 Desember luhut berada di Tokyo untuk melakukan roadshow dan bertemu investor.
"Betul. Pak Menko Marves dan Pak Erick Thohir sedang di Tokyo untuk melakukan roadshow sovereign wealth fund dan pertemuan dengan investor," kata Jodi kepada Kompas.com, Rabu (2/12/2020).
Luhut Tiba di Tokyo, Jepang
Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan tiba di Tokyo, Jepang pada Kamis (3/12/2020) hari ini.
Luhut ditemani oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.
Hal itu dibenarkan oleh Duta Besar (Dubes) untuk Jepang, Heri Akhmadi.
"Benar ada kunjungan dua menteri, tiba di Tokyo tadi malam," ungkap Dubes Heri kepada Tribunnews.com, Kamis (3/12/2020) pagi.
Heri mengatakan, Indonesia bertekad mendirikan lembaga Sovereign Wealth Fund (SWF) Indonesia atau lebih dikenal dengan Nusantara Investment Authority (NIA).
Baca juga: Menteri KP Ad Interim, Luhut Pandjaitan Puji Edhy Prabowo, Pastikan Tidak Ada Perubahan Program
Baca juga: Tak Mau Lama-lama Jadi Menteri KKP Ad Interim, Luhut: Pekerjaan Saya Banyak kok
Untuk itu, kunjungan kedua menteri tersebut merupakan tindak lanjut dari kesepakatan Presiden Jokowi dan PM Jepang di Bogor pada tanggal 20 Oktober 2020.
Keduanya tiba di Bandara Haneda, Rabu (2/12/2020) malam naik jet pribadi.
Jokowi menugaskan Luhut dan Erick Thohir berbicara dengan pemerintah dan pengusaha terkait di Tokyo Jepang mulai hari ini dan besok.
Kemudian pada Sabtu (5/12/2020) pagi, keduanya akan kembali ke Indonesia.
Luhut dan Erick direncanakan akan bertemu sejumlah pejabat Kementerian Ekonomi (METI) dan beberapa lembaga keuangan di Jepang, antara lain Japan Bank for International Cooperation (JBIC).
Baca juga: Erick Thohir Bakal Restrukturisasi BUMN yang Jarang Terdengar
Baca juga: Hadiri Forum WEF, Menteri BUMN Erick Thohir Sebutkan 3 Fokus Indonesia dalam Menangani Covid-19
Sovereign Wealth Fund (SWF) Indonesia adalah lembaga yang akan berfungsi mengelola investasi dan menunjang pembangunan ekonomi Indonesia.
Pemerintah Indonesia mengharapkan NIA dapat mendorong perbaikan iklim investasi, pengembangan nilai aset negara dan menunjang pembangunan ekonomi.
Khususnya dalam mendukung realisasi proyek-proyek prioritas nasional.
Selain penjajakan dukungan dari Jepang, Pemerintah Indonesia juga tengah jajaki dukungan dari Amerika Serikat dan Uni Emirat Arab.
(Tribunnews.com/Maliana/Richard Susilo, Kompas.com/Fitria Chusna Farisa)