TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPR RI fraksi Partai Golkar Robert Joppy Kardinal menilai permasalahan yang ada di Papua dan Papua Barat perlu mendapatkan perhatian serius.

Hal itu disampaikannya menanggapi dinamika atas klaim Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP) yang mendeklarasikan pemerintahan sementara Papua Barat.

Demikian disampaikan Robert dalam konferensi pers menyikapi situasi terkini di Papua dan Menjelang Pilkada Serentak 2020, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/12/2020).

"Perkembangan akhir-akhir ini di Papua memang sangat perlu perhatian khusus kita semua. Bagaimana kita bersama-sama dengan pemerintah, TNI dan Polri untuk melakukan semua pekerjaan pekrerjaan di daerah Papua dengan terukur, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada," kata Robert.

Robert mengatakan, saat ini pemerintah harus konsisten dalam hal pembangunan di daerah Papua dan Papua Barat.

Hal tersebut, tentunya harus berjalan seirama dengan UU Otonomi Khusus Papua.

Menurutnya, otonomi khusus merupakan solusi terbaik pembangunan Papua ke depan.

Baca juga: Polri: Deklarasi Kemerdekaan Papua Barat Adalah Propaganda dan Provokasi Benny Wenda

"Saya kira tidak ada cara lain, otonomi khusus adalah solusi terbaik umtuk pembangunan Papua ke depan," ucap anggota DPR dapil Papua Barat itu.

Lebih lanjut, Robert mendesak pemerintah dan DPR RI agar segera merevisi UU Otonomi Khusus Papua yang akan berakhir pada 2021.

Pemerintah juga diminta untuk menyerap aspirasi masyarakat Papua dengan baik.

"Tentu teman DPR dapil Papua dan Papua Barat mendukung pemerintah untuk melaksanakam revisi Undang-undang itu dengan baik, supaya Undang-undang itu bisa bermanfaat baik untuk orang asli Papua dan semua yang hidup di tanah Papua," pungkasnya.

Turut hadir dalam konferensi pers itu Wakil Ketua DPR RI bidang korpolkam Azis Syamsuddin.