PKS Minta Jokowi Segera Tunjuk Menteri Kelautan dan Perikanan Definitif
Ditangkapnya Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo harus menjadi catatan serius bagi jajaran Kabinet Indonesia Maju.
Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Adi Suhendi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP PKS Bidang Tani dan Nelayan, Riyono mengatakan peristiwa operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo harus menjadi catatan serius bagi jajaran Kabinet Indonesia Maju.
"Dunia kelautan dan perikanan berduka atas tragedi OTT Menteri KP oleh KPK, ini menjadi warning bagi semua pejabat jangan bermain dengan amanah melayani nelayan," kata Riyono dalam keterangannya, Jakarta, Jumat (4/12/2020).
Riyono menilai, penunjukan Luhut Binsar Panjaitan dan sekarang Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menjadi ad interm Menteri Keluatan dan Perikanan, merupakan langkah yang tidak tepat.
Baca juga: FAKTA Ngabalin Laporkan 2 Orang ke Polisi, Merasa Difitnah dan Dituduh Terkait Kasus Edhy Prabowo
Pertama, dari sisi manajemen pemerintahan, Riyono menyebut Presiden punya hak prerogatif untuk segera menunjuk pengganti posisi Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru.
"Kenapa pak Jokowi tidak segera menunjuk menteri definitif? Rasanya Presiden memiliki semuanya untuk segera berkonsolidasi melakukan penunjukan menteri kelautan dan perikanan definitif," tutur dia.
Kedua, menggangu kinerja menteri pertanian yang sudah dipusingkan kelangkaan pupuk untuk petani di musim tanam Oktober-Maret ini.
Baca juga: KPK Periksa Stafsus Menteri Kelautan dan Perikanan Terkait Kasus Edhy Prabowo
Jika menteri Pertanian dibebani tugas di sektor kelautan dan perikanan pasti tidak akan fokus dalam bekerja.
"Sektor kelautan perikanan saat ini sedang banyak PR yang harus segera ditangani seperti nilai tukar nelayan, kebijakan ekspor lobster yang membuat jejak hitam di KKP, revisi 29 permen era Susi yang dikerjakan oleh Edhy Prabowo dan banyak ditunggu oleh dunia usaha perikanan, illegal fishing dikawasan natuna oleh nelayan asing yang tak jera" kata Riyono.
Baca juga: Edhy Prabowo Protes 8 Sepedanya Disita KPK,Tak Ada Kaitan Dengan Kasus Benih Lobster
Lebih lanjut ia mengatakan, jika dilakukan percepatan penunjukan Menteri Kelautan dan Perikanan, maka menteri tersebut bisa fokus mengurus laut dan perikanan sebagai pilar kebangkitan ekonomi nasional.
"KKP harus kembali fokus menjadikan kesejahteraan nelayan sebagai ruh utama pembangunan kelautan nasional, 50 persen penduduk miskin kita ada di pedesaan dan pesisir," kata Riyono.
