Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Kasus Djoko Tjandra

Tak Terima Dituntut 2 Tahun Penjara, Djoko Tjandra Ajukan Pledoi

Djoko Tjandra dituntut dua tahun penjara oleh jaksa penuntut umum (JPU) dalam kasus penggunaan surat jalan palsu.

Tak Terima Dituntut 2 Tahun Penjara, Djoko Tjandra Ajukan Pledoi
WARTAKOTA/Angga Bhagya Nugraha
Terdakwa Djoko Tjandra kasus surat palsu, menjalani sidang lanjutan dengan agenda tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jumat (4/12/2020). JPU menuntut Djoko Tjandra 2 tahun penjara terkait surat palsu. (Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra dituntut dua tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus penggunaan surat jalan palsu. 

Jaksa menyatakan buronan kasus hak tagih (cassie) Bank Bali itu terbukti memberi perintah melakukan tindak pidana memalsukan surat secara berlanjut.

Tak terima tuntutan jaksa, kubu Djoko Tjandra mengaku akan ajukan nota pembelaan alias pledoi.

Sanggahan atas tuntutan jaksa akan disampaikan pada sidang pekan depan.

"Terhadap tuntutan yang dibacakan oleh JPU, kami akan sanggah semua dalam nota pembelaan atau pledoi kami," kata kuasa hukum Djoko Tjandra, Krisna Murti di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jumat (4/12/2020).

Baca juga: Brigjen Prasetijo Utomo Dituntut 2,5 Tahun Penjara Atas Kasus Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra

Krisna menjelaskan kliennya tidak pernah mengetahui bahkan melihat dokumen tersebut, seperti surat keterangan bebas Covid-19, maupun surat rekomendasi kesehatan.

Pasalnya Anita Kolopaking sempat salah memaknai ucapan Djoko Tjandra soal penyiapan dokumen yang merujuk pada dokumen Peninjauan Kembali (PK). Anita justru memaknainya dengan pembuatan surat jalan.

Sehingga Anita meminta eks Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetijo Utomo untuk membuatkan surat tersebut.

"Prasetijo lah yang mengatakan 'semua diberesin'. Semua akan menjadi tanggung jawab dia terkait masalah surat itu. Klien kami tidak mengetahui keberadaan surat itu, isinya salah. Lihat saja tidak pernah, mana mungkin tahu isinya," ungkap Krisna. 

Tuntutan Jaksa

Halaman
12
Ikuti kami di
Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Hasanudin Aco
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas