TRIBUNNEWS.COM, NEW YORK -- Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menghadiri sesi khusus Sidang Majelis Umum PBB untuk menanggapi Pandemi Covid-19 yang diselenggarakan di New York tanggal 3-4 Desember 2020.

Dalam pertemuan yang diselenggarakan secara virtual tersebut, Retno mengatakan banyak negara, utamanya negara berkembang, memiliki keterbatasan kapasitas dalam produksi dan distribusi vaksin.

Untuk itu, diharapkan PBB harus membantu negara-negara anggotanya meningkatkan kapasitas distribusi vaksin, baik terkait infrastruktur maupun kapasitas sumber daya manusia.

"Ditemukannya vaksin bukanlah akhir dari tantangan. Tugas kita berikutnya adalah memastikan vaksin dapat diakses dan didistribukan dengan adil bagi semua," tegas mantan Dubes RI untuk Belanda ini.

Seruan yang sama disampaikan oleh Presiden Majelis Umum PBB, Volkan Bozkir.

"Kami memahami bahwa dunia sangat mengharapkan kepemimpinan PBB dalam penanganan krisis ini. PBB harus tampil ke depan, mengambil langkah nyata, dan meningkatkan kepercayaan dunia," ujarnya Volkan Bozkir.

Sementara itu, Sekjen PBB Antonio Guterres menyoroti dampak pandemi yang paling dirasakan oleh kelompok masyarakat yang paling rentan.

“Penduduk miskin, kaum lanjut usia, perempuan dan anak-anak, adalah mereka yang paling terdampak," ungkap Sekjen PBB.

Baca juga: Menlu Retno Marsudi: Resolusi Perlindungan ABK Disahkan di Sidang Umum PBB

Karenanya, kesempatan pemulihan paska pandemi harus dimanfaatkan untuk merubah dunia menjadi dunia yang lebih berkeadilan.

Dalam pertemuan ini, Menlu Retno juga utarakan tiga hal yang perlu dilakukan oleh dunia internasional.

Pertama, menterjemahkan komitmen politik ke dalam langkah nyata. Salah satu yang paling mendesak adalah dukungan terhadap upaya multilateral untuk vaksin, seperti COVAX AMC dan ACT Accelerator; dan dukungan terhadap kapasitas distribusi dan sumber daya manusia di seluruh negara.

Kedua, memperkuat kapasitas industri kesehatan di setiap negara. Saat ini terdapat kesenjangan infratruktur kesehatan antara negara maju dan negara berkembang, hal ini perlu ditangani, diantaranya melalui penciptaan ekosistem untuk riset dan pengembangan, transfer teknologi, dan kerjasama industri.

Ketiga, terus memperkuat tata kesehatan global. WHO tidak sempurna, tapi tetap merupakan pilihan terbaik yang dunia punya untuk mengkordinasikan upaya melawan pandemi. Seluruh negara harus membantu penguatan kapasitas WHO.

"Mekanisme multilateral yang telah dibentuk di masa pandemi juga harus dilanjutkan setelah pandemi berakhir. Pool akses terhadap teknologi, Tools accelerator, dan COVAX facility harus menjadi mekanisme yang terus digunakan di masa datang," jelas Menlu Retno.

Sesi Khusus Sidang Majelis Umum PBB ini diselenggarakan untuk terus memperkuat langkah kolektif masyarakat dunia bagi penanganan pandemi.

 Beberapa isu khusus yang dibahas adalah terkait penyediaan vaksin, pemulihan dunia paska pandemi, serta memastikan ketahanan kesehatan global di masa mendatang.

 Indonesia telah memainkan peranan kepemimpinan internasional sejak awal fase penanganan pandemi, antara lain dengan menjadi salah satu inisiator Resolusi pertama PBB mengenai penananganan Covid-19, Resolusi 74/270 “Solidaritas Global untuk Memerangi COVID-19" yang disahkan secara aklamasi tanggal 2 April 2020.