Jokowi Buka Suara, Tegaskan Tak Lindungi yang Terlibat Korupsi dan Sudah Ingatkan Berulang Kali
Presiden Joko Widodo alias Jokowi buka suara terkait penetapan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara sebagai tersangka.
Penulis: Endra Kurniawan
Editor: Citra Agusta Putri Anastasia
TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait penetapan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara sebagai tersangka.
Seperti diberitakan sebelumnya, Mensos Juliari Batubara terseret kasus dugaan suap pengadaan barang atau jasa terkait bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19.
Mantan Wali Kota Solo tersebut akan menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK.
Ia juga mengaku sudah berulang kali mengingatkan kepada jajarannya untuk tidak memakan uang rakyat.
"Perlu juga saya sampaikan, bahwa saya sudah ingatkan sejak awal kepada menteri kabinet Indonesia Maju, jangan korupsi," tegas Jokowi.
Ia mengingatkan betapa pentingnya menciptakan sistem yang dapat menutup celah terjadinya korupsi.
Baca juga: Juliari Batubara Jadi Tersangka KPK, Jokowi Tunjuk Muhadjir Effendy untuk Jalankan Tugas Mensos
Baca juga: Mensos Juliari Batubara Serahkan Diri ke KPK, Uang Suap Dana Bansos Rp 17 M Disimpan di 7 Koper
Baca juga: Dulu Kritik Anies soal Bansos, Kini Juliari Batubara jadi Tersangka KPK karena Diduga Terima Suap
"Oleh sebab itu juga berulang kali saya mengingatkan ke semua pejabat negara, baik itu menteri, gubernur, bupati, wali kota dan semua pejabat untuk hati-hati menggunakan uang dari APBD kabupaten kota, APBD provinsi dan APBN, itu uang rakyat," tegas Jokowi.
Jokowi menilai, bantuan sosial dalam rangka penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi sangat dibutuhkan oleh rakyat.
Terakhir, ia percaya KPK akan bekerja secara profesional.
"Saya tidak akan melindungi yang terlibat korupsi. Kita semua percaya KPK bekerja secara transparan dan terbuka."
"Pemerintah akan terus konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi," imbuhnya.
Terakhir Jokowi menunjuk Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy untuk menjalankan tugas Mensos.
Kata KPK
KPK sudah mendeteksi sejak awal adanya dugaan kasus suap dalam pelaksanaan program bansos di Kementerian Sosial (Kemensos).