Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkap pesan Presiden RI Joko Widodo kepadanya menjelang Imam Besar FPI Rizieq Shihab atau Habib Rizieq pulang ke Indonesia beberapa waktu lalu.

Mahfud mengungkapkan kepulangan Rizieq sempat dibahas di rapat kabinet.

Rapat kabinet tersebut menyatakan Rizieq memiliki hak untuk pulang karena masih merupakan warga negara Indonesia.

Setelah rapat tersebut, kata Mahfud, juga ada menteri yang mengusulkan kepadanya untuk membuat skenario jika Rizieq pulang dan jika Rizieq tidak pulang.

Hal tersebut disampaikan Mahfud dalam wawancaranya dengan Karni Ilyas di tayangan yang diunggah di kanal Youtube Karni Ilyas Club pada Sabtu (5/12/2020).

Baca juga: Sering Membela Rizieq Shihab, Gatot Dianggap Cari Modal Dukungan untuk Pilpres 2024

"Presiden bilang, sudah pokoknya kalau dia pulang dilindungi hak hukumnya, jangan dihalang-halangi, yang penting jaga ketertiban. Itu yang saya umumkan. Jaga ketertiban, ini mau revolusi akhlak, revolusi akhlak itu tidak mau merusak, oleh sebab itu silakan yang mau jemput ya jemput. Itulah sebabnya terjadi," kata Mahfud.

Mahfud menilai saat kepulangan Rizieq dari bandara ke rumahnya di Petamburan Jakarta Pusat masih dalam kondisi tertib.

Menurutnya karena selama rentang waktu tersebut tidak terjadi perusakan meski ia membenarkan telah terjadi kerusakan.

"Dan peristiwa itu kan tidak apa-apa, waktu dia pulang. Sampai ke bandara, orang boleh jemput, tidak ada perusakan. Kalau kerusakan ada, perusakan tidak ada. Artinya mereka karena Habib Rizieq datang lalu ada yang naik kursi, kursinya jatuh. Kerusakan ada, perusakan tidak ada. Dan tetap tertib," kata Mahfud.

Namun demikian situasi mulai memanas setelah Rizieq mulai menggelar acara tanpa izin yang memicu kerumunan karena Rizieq semakin bersemangat.

Ia mengatakan telah menelepon Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo saat tengah malam untuk menanyakan terkait kerumunan dalam kegiatan Rizieq.

Ketika itu, kata Mahfud, Doni mengatakan telah berkoordinasi dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait kerumunanan tersebut.

Ia pun mendapat laporan Anies sudah berkomunikasi dengan Rizieq terkait hal tersebut.

Namun dalam kegiatannya, kata Mahfud, ternyata Rizieq mulai mengeluarkan kalimat-kalimat yang provokatif.

"Bicara soal apa itu, lontong sate (tertawa). Bicara tentara TNI kurang ajar, bicara begitu, Polri macam-macam lah. Di situ kemudian arus balik terjadi, besoknya ini harus dihentikan. Itulah kemudian pemerintah katakan, kalau aparat tidak bisa menyelesaikan itu, diganti," kata Mahfud.

Baca juga: Rumah Ibunya Digeruduk Massa, Mahfud MD Nilai Penggerudukan Itu Hal Brutal dan Berbahaya

Menurut Mahfud pemerintah tidak hanya berlaku tegas terhadap kerumunan Rizieq, melainkan juga pada kerumunan Pilkada.

Saat ini, kata Mahfud, sudah ada 16 orang yang dipidanakan terkait dengan kerumunan tersebut.

Namun demikian, kata Mahfud, mereka dipidana setelah terus mengulangi perbuatannya meski sebelumnya telah diingatkan secara persuasif dan secara administratif sesuai prosedur.

"Karena sudah diperingatkan, mengulang. Masuk 16 orang proses pidana. Jadi itu banyak juga terjadi, tapi tidak terberitakan kan kasusnya. Kalau Habib Rizieq kan selalu menjadi berita besar," kata Mahfud.