TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Fraksi PKS DPR RI, Mardani Ali Sera mendesak dibentuknya Tim Pencari Fakta Independen (TPF) mengungkap dalang insiden teror dan penembakan enam orang laskar Front Pembela Islam (FPI) di Tol Cikampek. 

"Ini kejadian luar biasa, saya mengusulkan perlu segeranya dibentuk TPF Independen mengusut pembantaian enam orang laskar FPI. Harus diusut tuntas siapa dalangnya, jangan dibiarkan kejahatan HAM ini berlarut, “ kata Mardani kepada wartawan, Jakarta, Senin (7/12/2020).

Baca juga: Legislator PAN: Selesaikan Masalah Polisi dan Rizieq Shihab Secara Hukum

Mardani mengingatkan kejadian tersebut harus ditangani dengan cara yang extra hati-hati dan penuh keseriusan. 

"Satu orang nyawa itu mahal sekali harganya, kejadian malam itu keji, dapat merusak citra negara hukum. Kita seharusnya sudah makin matang dalam alam demokrasi ini," ujar Anggota Komisi II DPR itu. 

Baca juga: 6 Jenazah Laskar FPI Masih di RS Polri Kramat Jati, Belum Bisa Diambil hingga TNI-Polri Berjaga

Ia pun berharap ke depan tidak ada lagi peristiwa penembakan warga negara oleh aparat kepolisian, tanpa mengedepankan sikap humanis. 

"Semua harus mengambil pelajaran pada kasus ini. Jangan ada lagi pembantaian keji enam orang sekaligus yang sedang mengawal keluarga menuju pengajian, ada perempuan dan anak bayi,” tutur Mardani.

Legislator PKS Duga Ada Pelanggaran HAM Berat

Sementara itu Anggota DPR RI Fraksi PKS, Bukhori Yusuf mengaku geram dan mengecam keras insiden penembakan yang dilakukan oleh oknum aparat sehingga mengakibatkan meninggalnya 6 anggota laskar FPI atau pengikut Muhammad Rizieq Shihab (MRS).

Dia menganggap insiden mematikan yang menimpa anggota FPI saat tengah mengawal Habib Rizieq Shihab untuk mengisi pengajian subuh tersebut sebagai tindakan biadab dan tidak berperikemanusiaan.

“Saya mengutuk tindakan pembunuhan tersebut. Sejujurnya, saya sangat menyesalkan tindakan oknum yang sangat gegabah dalam melakukan penindakan tersebut sehingga mengakibatkan hilangnya enam nyawa manusia sekaligus," kata Bukhori kepada wartawan, Selasa (8/12/2020).

"Sebagai orang yang terlatih, semestinya penggunaan senjata oleh aparat adalah upaya terakhir yang dilakukan dalam rangka melindungi diri dan/atau orang lain dengan cara melumpuhkan, bukan mematikan," imbuhnya.

Ia menambahkan, dalam perspektif Islam, nyawa manusia ditempatkan dalam kedudukan yang sangat berharga.

Baca juga: Politikus Hanura: Pernyataan Jubir FPI Justru Buktikan Rombongan Pengikut MRS Langgar UU No.22/2009

Baca juga: Di Mana Rizieq Shihab setelah Insiden FPI dan Polisi? Ketum FPI Sebut sang Pemimpin Diungsikan

Sebab, apabila terdapat seseorang yang dengan sengaja menghilangkan satu nyawa manusia, maka sama halnya dengan ia telah menghilangkan seluruh nyawa manusia.

Lebih lanjut, Ketua DPP PKS ini menganggap ada dugaan pelanggaran HAM serius yang telah dilakukan akibat arogansi oknum aparat.

Pasalnya, jika mengacu pada keterangan resmi DPP FPI menyebutkan bahwa anggota mereka yang menjadi korban justru tidak membawa senjata api maupun senjata tajam atau dalam posisi mengancam aparat sebagaimana dituduhkan oleh pihak Polri.

Terlebih, kejanggalan semakin menguat mengingat posisi para korban saat itu adalah dalam rangka melakukan pengawalan HRS yang akan melakukan dakwah keluar kota, bukan mobilisasi massa ke dalam kota dalam rangka menghalangi penyidikan Polri terhadap HRS sebagaimana dirisaukan oleh aparat.

“Ini adalah tindakan teror terhadap pemuka agama untuk kesekian kalinya. Ironisnya, tindakan kali ini justru dimotori oleh oknum aparat hingga mengakibatkan terenggutnya nyawa orang lain yang tidak bersalah," ucapnya.

"Semestinya pemerintah menjadi yang terdepan dalam melindungi setiap warga negaranya, sekalipun mereka berseberangan pikiran dengan pemerintah. Sejak awal saya telah memperingatkan pemerintah supaya mengutamakan komunikasi yang persuasif, bukan intimidatif. Lakukan pendekatan yang merangkul, bukan memukul dalam menghadapi pihak yang kritis,” pungkas Anggota Komisi VIII DPR RI tersebut.

PKS Desak Kapolri Beri Penjelasan Insiden Penembakan Terhadap Enam Laskar FPI

Hal serupa disampaikan Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini.

Dia menyesalkan adanya korban jiwa dalam insiden aparat kepolisian dengan Laskar FPI yang menyebabkan 6 orang Laskar FPI merenggang nyawa.

Sebagai wakil rakyat, Fraksi PKS akan meminta DPR memanggil Kapolri untuk mendapatkan keterangan dan klarifikasi yang sejelas-jelasnya.

Sementara di sisi lain, Fraksi PKS juga meminta pemerintah untuk membentuk tim pencari fakta independen guna menjawab keraguan publik secara luas dan menjamin keadilan, transparansi, dan akuntabilitas penanganan kasus yang memprihatinkan kita semua ini.

Baca juga: Buntut Baku Tembak Laskar FPI dan Polisi, Kapolri Idham Azis Minta 4 Tempat Ini Dijaga Ketat

"Korban jiwa dari anak bangsa adalah kerugian besar bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan dan tidak mencerminkan budaya hukum yang tertib dan damai," kata Jazuli kepada wartawan, Selasa (8/12/2020).

Menurut Anggota Komisi I DPR ini, semua pihak harus menahan diri, terlebih aparat keamanan dituntut melakukan langkah-langkah sesuai hukum apalagi dalam penggunaan senjata harus benar-benar sesuai aturan dan SOP.

Dalam perkembangannya kasus ini menyimpan tanda tanya publik secara luas apalagi muncul dua versi informasi yang bertolak belakang antara versi kepolisian dan versi FPI.

Baca juga: HNW : TPF Independen Insiden Penembakan Enam Laskar FPI untuk Tegakkan Keadilan

Ada simpang siur dan potensi pelanggaran seputar peristiwa tersebut hingga menyebabkan kematian 6 orang anggota Laskar FPI.

"Fraksi PKS mendapat banyak pertanyaan dan dorongan dari publik untuk mengawal kasus ini sehingga berjalan dalam koridor hukum (pro justicia) yang transparan, adil dan akuntabel," ucapnya.

Dalam konteks ini, lanjut Jazuli, Fraksi PKS menyambut baik langkah FPI melaporkan kasus ini ke Komnas HAM.

Fraksi PKS juga menyambut baik langkah Komnas HAM yang akan menginvestigasi kasus ini secara transparan dan objektif.

Fraksi PKS sangat memahami munculnya sikap dan pandangan kritis dan objektif sejumlah lembaga masyarakat sipil yang turut mengawal kasus ini.

"Kasus ini harus mendapatkan perhatian serius semua pihak karena juga mendapat sorotan internasional serperti dari lembaga Amnesty Internasional dan media-media internasional. Hal ini dinilai bisa menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum, kebebasan sipil dan hak asasi manusia di Indonesia," tekan Jazuli.

Oleh karena itu, suluruh upaya untuk menghadirkan transparansi dan akuntabilitas penanganan kasus ini harus disambut baik oleh semua pihak khususnya aparat kepolisian yang memang dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan tindakannya secara hukum dengan pembuktian yang kuat.

Ini adalah ujian profesionalisme Polri dalam menangani suatu perkara sesuai dengan slogannya profesional, modern, dan terpercaya (promoter). Negara kita adalah negara hukum maka semua pihak harus tunduk dan patuh pada koridor hukum," pungkas Jazuli.

(Tribunnews/Seno Tri Sulistiyono/Chaerul Umam)