Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi soroti kompleksitas pasukan perdamaian PBB selama pandemi covid-19.

Pasukan PBB hari ini, tidak hanya harus turut berkontribusi dalam perdamaian negara konflik tapi juga dalam penanganan pandemi covid-19.

Hal tersebut disampaikan Menlu Retno dalam pembukaan pertemuan virtual Challenges Annual Forum (CAF), Senin (7/12/2020).

Baca juga: Vaksin Covid-19 Sinovac Tiba, Menlu RI Apresiasi Pemerintah China

“Pandemi COVID-19 jadikan tugas pasukan pemelihara perdamaian PBB semakin kompleks. Pasukan perdamaian PBB saat ini juga diminta berkontribusi dalam penanganan pandemi,” katanya.

Menlu Retno menekankan pentingnya memastikan agar Misi Pemelihara Perdamaian (MPP) PBB responsif terhadap tantangan di lapangan yang selalu berubah. 

Untuk itu, ia menekankan bahwa kemitraan merupakan kunci MPP sebagai sebuah upaya kolektif dengan tanggung jawab bersama.

Termasuk memastikan kembali dukungan seluruh pihak terhadap MPP PBB.

Baca juga: Menlu Retno Marsudi: Resolusi Perlindungan ABK Disahkan di Sidang Umum PBB

Menurutnya pasukan pemelihara MPP yang mendapat dukungan secara politis dan pendanaan akan dapat menjalankan mandatnya secara efektif.

"Selain itu juga dipandang penting untuk memastikan perlindungan kesehatan bagi personel MPP PBB di tengah masa pandemi saat ini," kata Retno.

Menlu mengatakan pasukan yang ditugaskan harus terlatih dengan baik. 

Pasukan MPP harus dipersiapkan dengan optimal, termasuk memastikan aspek keamanannya agar dapat melakukan tugas dengan baik. 

"Indonesia berkomitmen mendukung peningkatan kapasitas, termasuk pelatihan bagi personel MPP PBB melalui kemitraan erat dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk organisasi regional," lanjutnya.

Menlu juga mengajak anggota PBB memajukan peran personel MPP PBB perempuan. 

Hak tersebut tertuang dalam komitmen Indonesia melalui Resolusi DK PBB 2538 usulan Indonesia yang disahkan pada bulan Agustus 2020. 

"Masyarakat internasional diharapkan dapat mengambil langkah-langkah guna implementasi Resolusi tersebut, termasuk melalui penguatan kapasitas dan upaya penciptaan lingkungan yang kondusif bagi personel MPP PBB perempuan," ujarnya.

CAF diselenggarakan Kementerian Luar Negeri RI bersama Challenges Forum (CF) Swedia, Institute for Security Studies (ISS) Afrika Selatan dan Norwegian Institute for International Affairs (NUPI). 

Pertemuan tersebut dihadiri juga oleh Menlu Norwegia dan Under-Secretary-General dari UN Department of Peace Operations (USG-PO).

Pada sesi Pembukaan, Menlu Norwegia mengapresiasi inisiatif Indonesia dalam memajukan Resolusi 2538, dan menekankan pentingnya proses politik dalam misi perdamaian. 

Sementara itu, USGPO menyampaikan pentingnya kemitraan dalam mengatasi penyebab utama konflik dan pendekatan inklusif dalam upaya bina damai.

Challenges Annual Forum merupakan forum dialog antar berbagai pembuat keputusan, praktisi dan akademisi terkait isu kunci dan perkembangan terkait Misi Pemelihara Perdamaian PBB.