Mensos Ad Interim: Bansos Jabodetabek Disalurkan Secara Tunai Pada 2021
Muhadjir mengatakan pihaknya saat ini masih membicarakan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait teknis penyaluran BST ini.
Penulis: Fahdi Fahlevi
Editor: Hendra Gunawan
Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Sosial Ad Interim Muhadjir Effendy mengatakan bantuan sosial untuk kawasan Jabodetabek bakal disalurkan dengan skema Bantuan Sosial Tunai (BST) pada 2021 mendatang.
Terkait penyaluran di Jakarta, Muhadjir mengatakan pihaknya saat ini masih membicarakan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait teknis penyaluran BST ini.
"Untuk khusus Jabodetabek. Bodetabek menggunakan skema BST, sedangkan untuk DKI Jakarta menggunakan BST juga tapi untuk teknisnya masih harus berkoordinasi dengan Pemprov DKI," ujar Muhadjir di Kantor Kemensos, Salemba, Jakarta Pusat (14/12/2020).
Pemerintah dengan Pemprov DKI Jakarta akan membahas sistem zonasi, mekanisme penyaluran, hingga pihak penerima BST. Penerimaan BST bakal dibagi dua antara pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta.
Baca juga: KPK Dalami Identitas Vendor Bansos Covid-19 Terkait Kasus Menteri Sosial Juliari Batubara
Baca juga: Warga Tak Berpenghasilan Malah Tidak Dapat, Skema Bansos COVID-19 Diminta Diubah
Baca juga: Singgung Menteri Korupsi, Warga Tak Mampu: Pantas yang Dapat Bansos Enggak Merata
Saat ini, Kementerian Keuangan juga masih melakukan penghitungan mengenai besaran BST yang akan disalurkan kepada masyarakat. Muhadjir berharap besaran bantuan antara pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta tidak akan berbeda.
"Untuk DKI Jakarta khusus, masih ada pembicaraan dulu dengan Pemprov DKI, besarannya kemudian cara penyalurannya. Termasuk zonanya siapa yang nanti menerima dari bantuan DKI, siapa yang menerima dari bantuan pusat," tutur Muhadjir.
Muhadjir mengatakan perubahan skema bantuan menjadi BST telah direncanakan sebelumnya. Perubahan skema ini tidak terkait dengan kasus korupsi Bansos yang menjerat Mensos sebelumnya, Juliari Batubara.
"Memang rencana ada perubahan, karena dulu sebetulnya kenapa sembako adalah untuk mengantisipasi lebaran agar masyarakat bisa langsung mendapatkan bahan makanan yang bisa digunakan untuk lebaran," tutur Muhadjir.
Mantan Mendikbud ini mengatakan saat itu bantuan diberikan dalam bentuk sembako, adalah juga untuk mencegah uang yang didapatkan digunakan untuk mudik.
Padahal, menurut Muhadjir, penyaluran bansos tersebut ditujukan untuk menggairahkan ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.
"Jangan sampai uangnya digunakan untuk mudik, karena itu kemudian yang tak kalah penting adalah sebenernya untuk menggairahkan usaha sektor kecil dan mikro, ultra mikro itu," pungkas Muhadjir.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.