Kepala Bakamla Ajak Akademisi Hingga Politisi Pikirkan Pengelolaan Perbatasan Laut
Kepala Bakamla RI Laksamana Madya TNI Aan Kurnia mengajak akademisi hingga politisi sama-sama memikirkan pengelolaan perbatasan laut.
Penulis: Gita Irawan
Editor: Theresia Felisiani
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Laksamana Madya TNI Aan Kurnia mengajak akademisi hingga politisi sama-sama memikirkan pengelolaan perbatasan laut.
Aan mengatakan hal itu mengingat saat ini Indonesia memiliki 10 perbatasan laut.
Seluruh perbatasan laut di Indonesia, kata Aan, belum selesai dikelola.
Hal tersebut disampaikan Aan usai membuka Seminar Nasional Pengelolaan Perbatasan Laut di Hotel Mulia Senayan Jakarta pada Selasa (15/12/2020).
"Jadi pada kesempatan ini saya berharap, untuk mengatasi perbatasan laut kita tidak bisa sendiri, tidak hanya kementerian dan lembaga tapi juga teman-teman akademisi, teman-teman politisi ini perlu kita sama-sama memikirkan bagaimana mengelola perbatasan Laut Indonesia," kata Aan.
Baca juga: KN Tanjung Datu 301 Bakamla Bantu Kapal China yang Kemudinya Rusak di Natuna Utara
Baca juga: KPK Periksa 2 Tersangka Kasus Suap Pengadaan Proyek di Bakamla
Baca juga: KPK Tahan Dua Tersangka Kasus Korupsi Pengadaan Satelit Monitoring di Bakamla
Untuk itu, bertepatan dengan HUT Ke-6 Bakamla RI, Bakamla RI menggelar Seminar Nasional Pengelolaan Perbatasan Laut.
Para peserta seminar merupakan akademisi, pejabat kementerian dan lembaga terkait, serta masyarakat umum yang digelar secara daring dan luring.
Aan berharap seminar tersebut dapat membuahkan naskah akademik yang bisa dijadikan contoh pengelolaan perbatasan laut di Indonesia.
Ia mengatakan rencananya naskah akademik tersebut akan disampaikan kepada Menko Polhukam Mahfud MD.
"Hasil seminar ini mudah-mudahan menjadi satu naskah akademik dan kami akan serahkan kepada Bapak Menko Polhukam, dan mudah-mudahan bisa menjadi bahan bagi pemerintah, atau contoh bagaimana mengelola perbatasan laut secara baik," kata Aan.
Hadir dalam acara tersebut Menko Polhukam Mahfud MD, perwakilan pejabat kementerian dan lembaga terkait, akademisi, serta masyarakat umum.