TRIBUNNEWS.COM - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan HAM (Menko Polhukam), Mahfud MD terlihat berbalas komentar di Twitter.

Ridwan Kamil bahkan mempertanyakan kenapa hanya kepala daerah terus yang dimintai pertanggungjawaban terkait kasus kerumunan Rizieq Shihab.

Hal ini bermula saat Ridwan Kamil berbicara soal rentetan kerumunan yang dipicu tibanya Rizieq Shihab di Indonesia dari Arab Saudi setelah dimintai keterangan di Mapolda Jabar, Rabu (16/12/2020).

Seperti diketahui, kerumunan terjadi di beberapa lokasi yang dihadiri Rizieq.

Pria yang akrab disapa Emil ini berpendapat, kekisruhan ini dimulai sejak adanya pernyataan dari Mahfud.

Baca juga: Balas Ridwan Kamil, Mahfud MD: Dimana Salahnya?

Baca juga: Mahfud MD Yakin Tak Ada Masalah Hukum Pidana Terhadap Anies dan Ridwan Kamil Terkait Kerumunan

"Izinkan saya beropini secara pribadi terhadap rentetan acara hari ini."

"Pertama, menurut saya, semua kekisruhan yang berlarut-larut ini dimulai sejak adanya statement dari Pak Mahfud yang mengatakan penjemputan HRS itu diizinkan," kata Emil, seperti dikutip dari Kompas.com.

"Di situlah menjadi tafsir dari ribuan orang yang datang ke bandara selama tertib dan damai boleh, maka terjadi kerumunan luar biasa."

"Sehingga ada tafsir ini seolah ada diskresi dari Pak Mahfud kepada PSBB di Jakarta dan PSBB di Jabar dan lain sebagainya," tambah Emil.

Emil mengatakan, dalam Islam, adil adalah menempatkan semua sesuai dengan tempatnya.

Oleh karena itu, ia berpandangan, tak hanya Gubernur Jabar dan Gubernur DKI yang dimintai keterangan, tetapi Mahfud pun harus bertanggung jawab atas rentetan kekisruhan ini.

"Jadi beliau juga harus bertanggung jawab, tak hanya kami-kami kepala daerah yang dimintai klarifikasi ya. Jadi semua punya peran yang perlu diklarifikasi," ucap Emil.

Pernyataan Ridwan Kamil tersebut segera mendapat tanggapan dari Mahfud MD.

Lewat akun Twitter-nya, Mahfud MD mengaku siap bertanggung jawab. Sebab, ialah yang mengumumkan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) itu diizinkan pulang ke Indonesia.