Vaksin Gratis dan Janji Melindungi Segenap Bangsa
Rakyat di seluruh penjuru negeri perlu dimenangkan hatinya untuk mendukung dan tidak menghambat program vaksinasi.
Penulis: Hasanudin Aco
Editor: Dewi Agustina
Atau juga, negara bisa saja meminjam dari publik melalui mekanisme finansial seperti Obligasi Republik Indonesia (ORI) yang diperlakukan khusus tanpa bunga.
"Kita sepatutnya bersyukur karena akhirnya akal sehat dan etika negarawan kembali menjadi panduan ketika Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa vaksin COVID-19 untuk rakyat diberikan secara cuma-cuma," katanya.
Dijelaskan bahwa komitmen kenegaraan dan kebangsaan kembali menjadi yang utama, setelah logika semi komersial dari program vaksinasi dibuang.
Baca juga: Presiden Jokowi Umumkan Vaksin Covid-19 Gratis, Legislator Demokrat Sarankan Lima Hal Ini
Langkah berikutnya, menurut Barus, adalah Pemerintah perlu dengan cermat dan cerdas merencanakan program vaksinasi COVID-19. Tantangan logistik yang mengemuka juga cukup besar.
Selain harus bisa terdistribusi ke seluruh 270 jutaan anak bangsa di 17.000 pulau-pulau di Nusantara, persyaratan pengangkutan vaksin yang ada juga cukup sulit: harus menggunakan alat pendingin sampai ke tempat vaksinasi.
"Sewaktu pemilu saja negara harus mengangkut kotak suara ke saudara-saudara kita yang terisolasi dengan jalan kaki, naik kuda, sampai perahu. Apalagi ini bersama kotak pendingin, jarum suntik dan lainnya," katanya.
Pemerintah juga, menurut dia, harus mengkalkulasi berapa besar tenaga yang dibutuhkan untuk menyuntikkan jarum vaksin dengan benar ketika pada saat yang sama tenaga kesehatan kita harus tetap menjaga rumah sakit dan pasien COVID-19.
Sebab masalah ini bukan sekadar membuat aplikasi maka urusan selesai.
"Masih ada belasan ribu desa yang belum terkoneksi internet merupakan problem besar tersendiri."
"Yang tidak kalah penting adalah semua rakyat di seluruh pelosok negeri mesti paham pentingnya mensukseskan program vaksin ini."
"Supaya bangsa ini kembali sehat dan produktif," katanya.
Karena itu, menurut Barus, untuk dapat melaksanakan program vaksinasi, Negara harus memobilisasi sumber daya masyarakat.
"Kalau benar rasionya, kita akan membutuhkan paling sedikit satu juta orang untuk memastikan program vaksin ini terlaksana dengan baik," katanya.
Barus mengatakan bagaimana mereka akan dilatih untuk mengangkut vaksin, menjaga protokol kesehatan di pusat-pusat vaksinasi tingkat desa, memastikan vaksinasi setiap orang dengan benar dan begitu banyak detail yang harus dipenuhi.