TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemungkinan melakukan perombakan kabinet atau reshuffle pada akhir Desember 2020, seiring dua menterinya ditetapkan tersangka dugaan suap oleh KPK. 

"Menurut saya, sangat mungkin terjadi reshuffle pada Rabu Pon tanggal 23 Desember nanti," ujar Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid saat dihubungi, Jakarta, Jumat (11/12/2020).

Baca juga: 2 Menteri Tersandung Korupsi, Ini Tiga Skenario Reshuffle Kabinet Jokowi

Menurut Jazilul, pada bulan ini terdapat dua tanggal yang baik berdasarkan penanggalan Jawa, yaitu 23 dan 30 Desember 2020.

"Tanggal 23 Desember jatuhnya Rabu Pon, neptunya 14 Lakuning Rembulan atau berikutnya 30 Desember Rabu Kliwon, neptunya 15 lakuning Srengenge (Matahari). Semua  sama bagusnya," papar Jazilul.

Baca juga: Jokowi Siap Pertaruhkan Reputasi Politik Demi Rakyat, Singgung Soal Resuffle dan Pembubaran Lembaga

"Hemat saya, Rabu Pon bagus, lebih adem ayem. Namun, itu mutlak kewenangan Presiden kapan hari yang tepat dan pengganti yang tepat pula," sambungnya. 

Terlepas dari hal tersebut, Jazilul mengimbau semua pihak untuk bersabar, karena perombakan kabinet merupakan hal prerogatif dari Presiden. 

"Issu tersebut (reshuffle) bisa jadi benar. Hemat saya, kita bersabar dan berdoa agar Presiden memutuskan yang terbaik dan diridhoi Allah SWT untuk kebaikan bersama," tutur Wakil Ketua MPR itu.

Menguatnya isu reshuffle muncul setelah KPK menetapkan tersangka Edhy Prabowo yang sebelumnya menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Juliari Peter Batubara yang menjabat Menteri Sosial.

Baca juga: Dua Menteri Jokowi Jadi Tersangka, PPP: Jadi Ruang untuk Reshuffle Kabinet

Menanti Kejutan

Bagi Presiden Joko Widodo, weton Rabu Pon merupakan hari istimewa lantaran sejumlah keputusan penting diambilnya di hari lahirnya itu.

Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, weton merupakan hari istimewa yang bisa menjadi dasar untuk menentukan hari baik atau hari keberuntungan seseorang.

Pekan depan, tepatnya tanggal 23 Desember merupakan weton Rabu Pon dalam penanggalan masyarakat Jawa. Beberapa kali dalam merombak ( reshuffle) kabinet, Jokowi melakukannya di momen tersebut.

Dilansir dari Kompas.id, reshuffle pada Kabinet Kerja periode 2014-2019 acap kali terjadi pada Rabu Pon, tepatnya reshuffle pertama (12/8/2015) dan reshuffle kedua (27/7/2016).

Sisanya yakni reshuffle ketiga terjadi pada Rabu Pahing (17/1/2018).

Adapun pengumuman susunan menteri Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024 berlangsung pada Rabu Legi (23/10/2019).

Momentum tepat

Terlepas dari kebiasaan Jokowi yang merombak kabinetnya di hari Rabu, khususnya Rabu Pon, desakan reshuffle semakin menguat setelah dua menterinya menjadi tersangka kasus korupsi dan ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam dua pekan berturut-turut di akhir November dan awal Desember, Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus kader Partai Gerindra Edhy Prabowo, serta Menteri Sosial sekaligus kader PDI-P Juliari Batubara, ditangkap KPK lantaran diduga menerima suap.

Edhy diduga menerima suap dalam pengurusan izin ekspor benih lobster dan Juliari diduga menerima suap dalam pengadaan Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19 di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

Politisi PKS Nasir Jamil dalam acara "Satu Meja The Forum" yang tayang di Kompas TV pada Rabu (16/12/2020) menyatakan, penangkapan kedua menteri Jokowi itu menjadi momentum untuk mengevaluasi kabinet.

Tak hanya partai oposisi yang menilai reshuffle harus dilakukan dalam waktu dekat, politisi dari partai koalisi pemerintah juga menyampaikan hal yang sama.

Politisi PDI-P Andreas Hugo Pareira bahkan mengatakan ada kemungkinan reshuffle terjadi selain di dua pos kementerian yang menterinya tersangkut kasus korupsi.

Andreas menilai reshuffle juga dimungkinkan terjadi di pos kementerian lain yang dianggap tak optimal kinerjanya oleh Presiden.

Sebabnya, Presiden beberapa kali juga pernah marah kepada para menterinya lantaran lambatnya penyerapan anggaran di masa pandemi Covid-19.

Padahal Jokowi menginginkan di masa krisis seperti sekarang, penyerapan anggaran menjadi jalan satu-satunya mengungkit pertumbuhan ekonomi untuk kembali ke angka positif.

“Momentum awal tahun ini tepat karena menteri baru yang ditetapkan bisa mulai bekerja di awal tahun dengan APBN tahun anggaran baru. Dengan demikian menteri bisa mengikuti perjalanan penggunaan anggaran di tahun anggaran berjalan,” kata Andreas.

Masih menunggu nama

Sementara itu Difrektur Eksekutif Indobarometer M. Qodari menilai saat ini Presiden Jokowi tengah menunggu usulan sosok pengganti kedua pos kementerian yang ditinggal menterinya karena kasus korupsi.

Jokowi, menurut Qodari, tengah menunggu nama pengganti Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri Sosial dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

”Pak Jokowi, sepertinya, memberikan kesempatan kepada Pak Prabowo dan Bu Mega memberikan usulan penggantinya,” kata Qodari.

Keputusan Jokowi tak terburu-buru mengisi kursi menteri yang kosong pun tak ayal menimbulkan banyak tanya, apakah jabatan menteri itu kembali diberikan kepada parpol atau profesional.

Qodari memaparkan, sejak Reformasi 1998, setidaknya terdapat dua pertimbangan Presiden dalam pemilihan anggota kabinet, yakni kemampuan dan konstelasi atau dukungan politik.

Dua kursi menteri yang ditinggalkan merupakan ”jatah” PDI-P dan Partai Gerindra. Karena itu, menurut Qodari, Presiden pun tak akan sembarangan menetapkan pengganti karena alokasinya sudah jelas untuk parpol.

Kendati perombakan kabinet merupakan hak prerogatif, Presiden tetap akan menunggu usulan nama dari pimpinan parpol.

Meski begitu, menurut Andreas, dalam pengisian kabinet semestinya loyalitas dan kemampuan menerjemahkan visi-misi presiden menjadi pertimbangan.

"Seharusnya yang mengisi kabinet itu all the president’s men, loyalis yang memahami visi-misi presiden. Orang-orang yang bisa mengeksekusi program-program pemerintahan," tuturnya.

Loyalitas dan kemampuan menerjemahkan visi-misi presiden ini penting mengingat periode jabatan masih empat tahun lagi.

Selain itu, tantangan yang dihadapi pemerintah juga relatif berat, yakni mengendalikan pandemi Covid-19 sekaligus memulihkan perekonomian nasional.

Siapa pun berhak berspekulasi, bahkan menggantungkan harapan pengisian kabinet tak sekadar bagi-bagi kue kekuasaan.

Semua elemen bangsa juga berhak berharap mendapatkan menteri yang cakap, yang bisa membantu presiden membawa Indonesia keluar dari berbagai persoalan.

Namun, sekali lagi, penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden. Kini yang bisa dilakukan rakyat hanyalah menanti kejutan Presiden pada Rabu Pon.

9 Kali Reshuffle Kabinet Diusulkan Sepanjang 2020

Dalam catatan Tribunnews.com, sepanjang tahun 2020 bahkan sudah 9 kali isu reshuffle kabinet ini mencuat ke permukaan dan selalu ditanggapi Presiden Jokowi atau pihak istana.

Baca juga: 3 Skenario Reshuffle Kabinet Jokowi, Bagaimana Peluang Sandiaga Uno dan Risma?

Berikut rangkuman Tribunnews.com :

1). Januari 2020

Isu reshuffle kabinet mengemuka di awal tahun 2020 menjelang 100 hari pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

Pengamat Politik, Ubaidillah Badrun menanggapi 100 hari kerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Menurutnya permasalahan utama dalam 100 hari kerja Jokowi adalah penegakkan hukum.

Bahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly merupakan Menteri yang layak di reshuffle dari kabinet.

"Saya kira mungkin jika kita memberikan otoritas pada Presiden untuk melakukan reshuffle kabinet untuk 100 hari kerja ini. Saya kira Menkumham mungkin adalah Menteri yang cukup layak untuk direshuffle," ujarnya dilansir melalui YouTube official iNews (30/1/2020).

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly menjadi sorotan publik karena didemo ribuan warga Tanjung Priok di kantornya Jakarta, Rabu (22/1/2020).

Baca juga: Kapan Jokowi Reshuffle Kabinet? PKB: Sangat Mungkin pada Rabu Pon 23 Desember 2020

2). Februari 2020

Menyikapi desakan reshuffle kabinet,  Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara soal kabar tersebut.

Jokowi beserta Wakil Presiden Ma'ruf Amin belum memiliki pemikiran untuk melakukan pergantian di jajaran menterinya.

Pernyataan itu ia sampaikan setelah menghadiri Sidang Pleno Istimewa Laporan Mahkamah Agung (MA) Tahun 2019 di Jakarta Convention Center, Rabu (26/2/2020).

“Sampai detik ini saya dan Pak Wapres belum berpikir ke sana. Sudah cukup," ujarnya singkat.

Diketahui, wacana reshuffle Kabinet Indonesia Maju ini mendadak muncul tak lama usai evaluasi 100 hari kerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf

3). Juni 2020

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung adanya reshuffle alias perombakan kabinet serta pembubaran lembaga negara.

Hal ini dikatakan Jokowi di hadapan para menterinya saat Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Kamis (18/6/2020).

Pernyataan Jokowi ini dilandasi setelah tidak adanya progres signifikan dari kinerja para menteri terkait penanganan Covid-19.

"Bisa saja membubarkan lembaga negara, bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran kemana-mana saya," ucap Presiden.

Dalam pidatonya di hadapan para menteri, Jokowi merasa jengkel karena tidak ada progres yang signifikan dari kinerja terkait penanganan Covid-19.

4). Juli 2020

Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu melakukan tindakan lanjut setelah mengancam perombakan kabinet atau reshuffle.

"Marah itu harus ada tindak lanjut implementasinya, kalau marah-marah doang, kemudian tidak ada tindak lanjut, bisa jadi orang menyimpulkan hanya gimmick, jangan-jangan," kata Jazuli, Jakarta, Jumat (3/7/2020).

Menurut Jazuli, poin yang dipersoalkan Presiden Jokowi kepada menterinya, sebenarnya sejak awal sudah disuarakan PKS di parlemen dalam menangani pandemi Covid-19.

"Jadi kami merasa terwakili oleh Pak Jokowi," ucap Jazuli.

Namun, Jazuli menyebut PKS tidak akan mempersoalkan siapa yang nanti akan diganti atau dipilih, karena hal tersebut merupakan hak prerogatif presiden dalam menentukan pembantunya di tingkat eksekutif.

5). Juli 2020

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno meminta publik tak kembali membahas isu adanya reshuffle kabinet saat ini.

Karena, kata Pratikno, isu itu sudah 'terbantahkan' jika dilihat dari kinerja para menteri kabinet yang terus menunjukkan perubahan secara signifikan.

"Tentunya dengan progress yang bagus ini isu reshuffle tidak relevan sejauh bagus terus. sekarang sudah bagus dan semoga bagus terus," kata Pratikno di Gedung Utama Kantor Mensesneg, Jakarta, Senin (6/7/2020).

Menurut Pratikno, para menteri telah menunjukkan perubahan kinerja pascateguran Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal reshuffle.

6). Agustus 2020

Pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina Hendri Satrio mengatakan sentilan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada menterinya untuk yang kedua kalinya bisa jadi adalah kode bahwa reshuffle akan segera dilakukan.

"Ini bisa saja kode-kode dari pak Jokowi bahwa waktu untuk penyegaran kabinet akan segera dilakukan," ujar Hendri, ketika dihubungi Tribunnews.com, Jumat (7/8/2020).

Hendri melihat Jokowi sudah beberapa kali menyampaikan terbuka ke publik terkait titik poin permasalahan kinerja yang dirasanya kurang.

Menurutnya itu akan erat kaitannya dengan posisi menteri-menteri yang akan di-reshuffle.

Meski dia melihat para ketua partai politik yang berada di posisi menteri akan aman.

7). Oktober 2020

Isu reshuffle (perombakan) kabinet kembali mencuat pada 1 tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Reshuffle mengemuka karena beberapa menteri pembantu presiden Jokowi tidak maksimal bekerja.

Hasil survei Litbang Kompas yang dilansir, Selasa (20/102020) kemarin, menunjukkan sebesar 46,3 persen responden merasa tidak puas dengan kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin selama satu tahun terakhir. 

Isu reshuffle kabinet sebelumnya juga pernah mencuat saat kabinet pemerintahan Jokowi baru berjalan tiga bulan.

Namun saat itu, Jokowi tidak melakukan perombakan kabinet pemerintahannya.

8). November 2020

Presiden Joko Widodo menyatakan kemungkinan untuk merombak (reshuffle) kabinet tetap terbuka.

Jokowi bicara hal itu setelah dua Kapolda dicopot dari jabatannya.

Itu karena Kapolda yakni Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana dan Kapolda Jawa Barat Irjen Rudy Sufahriadi dicopot dari jabatannya karena dinilai lalai dalam menegakkan protokol kesehatan terkait covid-19.

Jokowi menyampaikan sinyal reshuffle dalam wawancara eksklusif Rosi di Kompas TV, Senin (16/11/2020).

"Ya bisa aja. Bisa aja minggu depan, bisa aja bulan depan, bisa aja tahun depan," tutur Jokowi lantas tertawa.

Jokowi menyatakan tak segan mengganti menterinya yang kinerjanya di bawah standar.

9). Desember 2020

Di awal tahun 2020, dorongan reshuffle kabinet semakin kencang.

Apalagi setelah dua menteri Jokowi yakni Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan Menteri Sosial Juliari Batubara ditangkap KPK.

Wasekjen DPP PPP Achmad Baidowi menilai, harus ada reshuffle kabinet.

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyampaikan permohonan maaf (Tangkap layar channel YouTube KompasTV)

"Memang tidak ada alasan lain, sudah dua pos menteri kosong. Saya rasa perlu reshufflle, harus, supaya pelayanan-pelayanan publik dan kerja kementerian tidak terganggu," kata Baidowi kepada Tribunnews, Selasa (8/12/2020).

Terkait sosok yang pantas menjabat dua poa tersebut, Baidowi mengatakan hal itu hak prerogatif Presiden Jokowi.

Apakah Presiden Jokowi benar-benar akan melakukan reshuffle kabinet bulan Desember 2020 ini?

Namun sejumlah relawan yang mengadakan pertemuan di Jakarta akhir pekan lalu menyebut Jokowi akan merombak kabinetnya sekaligus mengganti dua menteri yang tersandung kasus korupsi.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.id dengan judul: "Menanti Kejutan Presiden di Rabu Pon"