TRIBUNNEWS.COM - Pengamat politik, Refly Harun, memberikan tanggapannya terkait wacana presiden tiga periode yang belakangan ini kembali ramai diperbincangkan.

Menurut dia, justru ada baiknya masa jabatan presiden hanya satu periode saja tetapi diperpanjang menjadi 6 sampai 7 tahun.

Hal itu agar presiden yang terpilih benar-benar menyelesaikan program-program kerjanya dan tidak malah terpikir untuk terpilih kembali.

Masa jabatan 6-7 tahun, kata Refly Harun, dinilai lebih efektif daripada 5 tahun apalagi tiga periode.

"Masa jabatan itu cukup satu kali saja tetapi diperpanjang misalnya 6 tahun atau 7 tahun maksimal," kara Refly Harun dalam video yang diunggah dikanal YouTube-nya, Senin (21/12/2020).

"Sehingga presiden yang terpilih benar-benar berkonsentrasi untuk menyelesaikan masa jabatannya dan tidak berpikir untuk terpilih kembali (mencalonkan -Red)," lanjut dia.

Refly Harun menambahkan, namun apabila ingin menjabat lebih dari satu periode, yang bersangkutan harus mencalonkan lagi setelah jeda satu periode.

Baca juga: Istana Tanggapi Wacana Masa Jabatan Presiden 3 Periode

Baca juga: Jokowi dan Maruf Amin Gelar Pertemuan Tertutup, Reshuffle Kabinet Diumumkan Lusa?

Sementara itu, bicara soal masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Refly Harun menilai itu tidak berjalan efektif, utamanya di periode pertama.

Sebab di periode pertama tersebut, Jokowi tidak benar-benar melaksanakan tugasnya selama lima tahun penuh.

"Kerja periode pertama itu, satu tidak full 5 tahun karena 6 bulan pertama itu adjustment, lalu bekerja selama 2,5 tahun tapi 2 tahun terakhir sudah persiapan untuk Pilpres agar terpilih kembali karena tahapan pilpresnya panjang," terang Refly Harun.

Sehingga di 2 tahun terakhir, terlihat Jokowi mulai melakukan banyak program pembangunan dan sebagainya.

Yang mana, menurut Refly Harun, hal tersebut tujuannya agar Jokowi bisa terpilih kembali.

Selain itu, pemerintahan Jokowi juga terlihat membelenggu demokrasi dengan mempertahankan aturan-aturan yang Presidential Threshold, yakni ambang batas perolehan suara yang harus diperoleh partai politik dalam suatu pemilu untuk dapat mengajukan calon presiden.

"Akhirnya kan kita cuma hanya dua pasangan calon saja, padahal banyak sekali bibit pemimpin bangsa, mereka tidak bisa mencalonkan karena pencalonan itu bersifat elitis dan oligarkis," ungkap dia.