Pengamat Ingatkan Presiden Jokowi Tak Patok Hari Tertentu untuk Reshuffle Kabinet

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan memanggil para calon Menteri ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/12/2020).

Pemanggilan calon menteri tersebut dalam rangka rencana presiden melakukan perombakan Kabinet Indonesia Maju (KIM).

Pengamat Politik sekaligus Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti menilai, Presiden Jokowi tidak perlu mematok pengangkatan atau reshuffle kabinet pada hari Rabu besok.

Menurut Ray, bagus tidaknya anggota kabinet bukan pada hari apa mereka dilantik, tapi sejauh apa pengalaman, pengetahuan dan kemampuan mereka.

Baca juga: Sandiaga Dikabarkan Jadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Gerindra: Kita Doakan yang Terbaik

Karena itu, tanggal atau hari tidak perlu menjadi pertimbangan khusus dalam hal mereshuffle kabinet.

"Presiden sudah berulangkali mereshuffle kabinet pada waktu-waktu tertentu, tapi hasilnya tidak selalu seperti yang diharapkan," kata Ray dalam keterangan tertulis kepada Tribunnews, Selasa (22/12/2020).

Ray juga nenduga, ada kemungkinan reshuffle kali ini dilakukan dengan besar-besaran.

Baca juga: Diprediksi Masuk Kabinet Jokowi, Yusril: Cuma Isu Saja, Risma: Saya Ngikutin Bu Mega Aja

Yakni, mengganti 5 atau 6 anggota kabinet, bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan berdampak kegoncangan stabilitas pemerintahan.

Selain pergantian, reposisi anggota kabinet juga sangat mungkin dilakukan.

Tentu, selain dua kursi kabinet yang kosong, anggota kabinet lain juga perlu dipertimbangkan untuk direshuffle.

"Antara lain menteri kesehatan, agama, Hukum dan HAM. Tiga menteri ini sudah dirasakan kurang pas pada posisi mereka masing-masing," ucapnya.

Baca juga: Isu Reshuffle Kabinet Kian Kencang, 6 Posisi Disebut Bakal Digeser dan Masuk Orang-orang Muda

Ray juga menyebut, tetap perlu mengingatkan bahwa presiden sebaiknya tidak terpaku pada soal wakil partai.

Pada faktanya, hampir semua menteri Jokowi yang berurusan dengan masalah hukum karena korupsi atau dugaan korupsi dan suap adalah menteri dari partai.

Cukup sudah ada dua menteri pada priode pertama, yakni Mensos Juliari Batubara dan Menteri KKP Edhy Prabowo yang menghadapi kasus hukum di KPK.