Ini Strategi Risma Salurkan Bansos ke Masyarakat Agar Tidak Dikorupsi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengaku akan menggunakan sistem nontunai dalam penyaluran dana bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat.

Langkah ini dilakukan untuk menghindari penyelewengan dalam penyaluran Bansos (Bantuan Sosial).

Penyaluran dana Bansos bakal memanfaatkan sistem transaksi online.

"Kita tidak akan ada bantuan cash. Jadi bantuan cash dan pemberian bantuan langsung. Kita akan usahakan dengan sistem transaksi online," ujar Risma di Kantor Kemensos, Jakarta, Rabu (23/12/2020).

Menurut Risma, dengan sistem online dapat menghindari perantara dalam penyaluran Bansos.

Baca juga: Resmi Jadi Mensos, Tri Rismaharini Ungkap 4 Tugas dari Jokowi, Satu Diantaranya Penyaluran Bantuan

Risma berjanji akan mengelola penyaluran Bansos secara transparan.

Melalui sistem teknologi informasi, menurut Risma, proses penyaluran akan dapat dipantau oleh semua pihak.

"Jadi tidak perlu kita ketemu dengan siapapun. Uang itu akan kita kelola dengan transparan. Kami pake IT sehingga bisa dilihat siapapun," tutur Risma.

Dirinya mengatakan penyaluran dana Bansos juga akan melibatkan PT Pos.

Melalui jasa pos, penyaluran dana Bansos diserahkan langsung kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

"Kita serahkan ke kantor pos, kita kan ada nama dan alamatnya. Sudah diserahkan ke pos," pungkas Risma.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo telah melantik Tri Rismaharini sebagai menteri sosial di Istana Negara pada Rabu (23/12/2020).

Risma menggantikan Juliari Batubara yang tersangkut kasus suap pengadaan bantuan sosial (bansos) pandemi Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020.

Dirinya dilantik bersama lima menteri lainnya dalam Kabinet Indonesia Maju (KIM).

Seperti diketahui penyaluran bansos sebelumnya bermasalah.